• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Divestasi Freeport: Negosiasi Kawal Kedaulatan Negara

Jumat sore (21/12/2018) di Ruang Kredensial, Istana Merdeka (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis keterangan pers tentang proses akhir divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI) ke PT Inalum. “Hari ini merupakan momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat... Saham PT Freeport (Indonesia, red) 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar,” papar Presiden RI Joko Widodo. (PresidenRI.go.id, 22/12/2018; Humas Setkab RI, 21/12/2018).

PT Inalum lunas membeli 51,23% saham PT FI (sebagian saham Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan hak partisipasi Rio Tinto dalam PT Freeport Indonesia)  seharga US$ 3,85 miliar. Sehingga kepemilikan PT Inalum bertambah dari 9,36% menjadi 51,23% pada PT FI. Pembagian saham 51,23% PT Inalum terdiri dari 41,23% milik PT Inalum dan 10% milik Pemerintah Daerah (Pemda) Papua. Saham Pemda Papua akan dikelola oleh PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40% milik Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Papua (Humas Setkab RI, 21/12/2018).

Dr. Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) melihat bahwa selesainya negosiasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PT FI) adalah momen bersejarah bagi Bangsa dan Negara RI untuk mengawal prinsip-prinsip hukum kesetaraan dan penghormatan kepada Negara RI sebagai negara berdaulat untuk mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat Negara RI sesuai amanat UUD 1945.

“Kerjasama Pemerintah RI dengan pihak asing harus berdasar pada prinsip-prinsip hukum kesetaraan dan penghormatan kepada Negara RI sebagai Negara berdaulat, termasuk dengan PT FI, jika seandainya KK (Kontrak Karya) dilanjutkan dengan penerbitan IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus),”papar Dr. Marwan Batubara, alumnus S2 Computing di Monash University, Melbourne, Australia (1990-1992) dan S3 Teknik Kimia di Universitas Indonesia (Jakarta) kepada Staging-Point.Com, Kamis (7/2/2019) di Auditorium Kampus Institut Bisnis Indonesia dan Informatika Kwik Kian Gie (IBI-KKG), Sunter Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kamis siang (29/11/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia. “Saya minta semua tahapan proses Divestasi itu bisa diselesaikan dan sudah final kita harapkan sebelum akhir tahun 2018... Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat, utamanya Rakyat Papua,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 29/11/2018).

Masalah lain proses Divestasi PT FI ialah lingkungan, limbah, tailing, perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, jaminan fiskal, perpajakan, royalti dan stabilitas investasi (Humas Setkab RI, 29/11/2018). Jumat sore (21/12/2018) di Istana Merdeka (Jakarta), Presiden Joko Widodo RI merilis laporan bahwa  masalah lingkungan dan smelter sudah diselesaikan dan disepakati oleh PT FI dan PT Inalum (Humas Setkab RI, 21/12/2018).

Menurut Dr. Marwan Batubara, Presiden RI Joko Widodo perlu membentuk tim investigasi terhadap dugaan penyimpangan dan pelanggaran selama PT FI beroperasi di Negara RI. “Pemerintah RI harus menerapkan prinsip-prinsip hukum kesetaraan dan penghargaan terhadap Negara RI sebagai Negara berdaulat dalam negosiasi dengan pihak PT FI. Misalnya, PT FI berhenti mengancam RI dengan gugatan ke aritrase internasional; Presiden membentuk tim investigasi terhadap dugaan penyimpangan dan pelanggaran selama PT FI beroperasi di Negara RI, termasuk kasus-kasus lingkungan hidup dan skandal suap tahun 1991 serta bentuk pelanggaran hukum lainnya yang berlaku di Negara RI atau dugaan korupsi (KKN) yang dapat dijerat dengan Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) Amerika Serikat. Karena hal-hal ini mempengaruhi upaya Bangsa Indonesia di bidang lingkungan, investasi, kedaulatan atas sumber daya alam, penegakan hukum, dan lain-lain, untuk meraih cita-cita kemerdekaan Bangsa sesuai amanat UUD 1945,” ujar Dr. Marwan Batubara.

Head of Agreement (HoA) antara PT INALUM (Persero) dan Freeport McMoran Inc (FCX)  tentang kepemilikan saham PT FI, ditandatangani Kamis sore (12/7/2018) di Kantor Kementerian Keuangan (Jakarta). (Humas Setkab RI, 12/7/2018) Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 memperkirakan bahwa operasi Freeport memicu kerusakan lingkungan senilai 13,25 miliar dollar AS. (Reuters, 17/10/2018; Reuters, 25/7/2018). 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)