• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tiga Masalah Utama Tenaga Kerja Indonesia

Pada hari Kamis (15/3/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). PP No.10/2018 ini mulai berlaku sejak 16 Maret tahun 2018. Sasarannya antara lain tercipta tenaga kerja profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI, yang terampil, ahli, dan memiliki kompetensi daya saing global serta memudahkan kerjasama dengan badan-badan sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual- recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 10/2018 mengatur pembentukan BNSP: “Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.” BNSP bertanggung jawab kepada Presiden RI (Psl 2 ayat 2 PP No. 10/2018). Pasal 1 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2018 menyatakan: “Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan / atau Standar Khusus.”

Dr. Cosmas Batubara, Menteri Tenaga Kerja RI (1988-1993), melihat bahwa selama ini, tiga masalah utama tenaga kerja RI ialah kompetensi, keterampilan, dan pendidikan; sehingga banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke luar negeri, misalnya, kerap kali diperlakukan kurang manusiawi.

“Masalah utama ketenagakerjaan Bangsa dan Negara RI  selama ini adalah kompetensi, keterampilan (skill), dan pendidikan. Akibatnya, banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kurang pendidikannya dan bahkan tidak memiliki keterampilan, misalnya yang dikirim ke Timur Tengah. Akibat pendidikan rendah dan skill lemah sehingga mereka kerap kali diperlakukan kurang manusiawi,” papar Dr. Cosmas Batubara, alumnus S2 dan S3 Ilmu Sosial dan Politik pada Universitas Indonesia (UI) kepada Staging-Point.Com, Selasa (29/1/2019) di Lt.2 Gedung B, PPM Bina Manajemen, Jln. Menteng Raya No. 09–19 Menteng, Jakarta Pusat. Dr. Cosmas Batubara adalah anggota DPR RI (1967-1978), anggota MPR RI (1967-1999), Menteri Muda Perumahan (1978-1983) dan Menteri Negara Perumahan (1983-1988).

Menurut Dr. Cosmas Batubara, ketiga masalah ketenaga-kerjaan RI tersebut di atas dapat diatasi antara lain melalui pelatihan kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan. “Pemerintah RI harus membuka balai-balai latihan kerja di setiap kecamatan dan kelurahan. Balai Latihan Kerja (BLK) tersebut dimaksudkan supaya setiap orang yang mau bekerja sebagai TKI di luar negeri atau dalam negeri, memiliki keterampilan-keterampilan standar, misalnya, tukang las besi atau tukang kayu,” papar Dr. Cosmas Batubara.

Sejauh ini, Dr. Cosmas Batubara melihat bahwa aliran Tenaga Kerja Asing (TKA) ke zona Negara RI, belum merupakan masalah utama ketenaga-kerjaan Negara RI. “Aliran TKA ke Negara RI saat ini belum merupakan masalah utama ketenaga-kerjaaan Negara kita. Alasannya, (1) jumlah total TKA hanya berkisar 73.000 orang; (2) UU dan peraturan Negara RI sudah ketat tentang syarat-syarat TKA; jika ada pelanggaran, bisa dilaporkan, dan diberi sanksi atau dideportasi; (3) jika isunya ialah aliran TKA bukan tenaga profesional; kita harus ingat, bahwa TKI yang dikirim ke luar negeri, banyak yang tidak profesional antara lain yang dikirim ke Australia, adalah TKI tidak terampil, bukan ahli, dan tidak kompeten,” ungkap Dr. Cosmas Batubara.

Hari Senin (26/3/2018) di Jakarta, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres No. 20/2018 mulai berlaku sejak 29 Maret tahun 2018 di Jakarta dan menggantikan Perpres Nomor 72/2014 tentang Penggunaan TKA. Dasar yuridis Perpres RI No. 20/2018 ialah Pasal 4 (1) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pasal 26 ayat (1) Perpres RI No. 20/2018 menyatakan bahwa “Setiap Pemberi Kerja TKA wajib: a. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA.” Pasal 27 Perpres No. 20/2018 berbunyi : “Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.” 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)