• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Edukasi Profesi & Uji Kompetensi SDM RI

Rabu (12/12/2018) di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo membuka Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional (Kipnas) Tahun 2018. “Kalau investasi datang, orang membuka pabrik, industri, kantor dan lainnya. Artinya terbuka lapangan pekerjaan. Keamanan itu sangat diperlukan bagi sebuah Negara... Biaya untuk sertifikasi profesi security masih agak mahal. Rata-rata Rp 5 juta sampai Rp 10 juta,” papar Presiden RI Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 12/12/2018).

Kamis (16/8/2018) di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2019:APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia” (PresidenRI.go.id, 17/8/2018).

“Dalam periode 2014-2019, Pemerintah juga melakukan investasi melalui LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 27 ribu mahasiswa dari seluruh pelosok Tanah Air untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Perguruan Tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membiayai 123 kontrak riset terpilih. Selain itu, juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan atau sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pondok pesantren,” papar Presiden RI Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 17/8/2018).

Dr. Hanafiah Sulaiman, SE, MM, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (2018-sekarang) di Jakarta, melihat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI harus dapat mencapai level kualitas tenaga kerja profesional untuk dapat meraih cita-cita kemerdekaan Bangsa sesuai amanat UUD 1945, khususnya kecerdasan Bangsa, kesejahteraan Rakyat, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah-darah, dan tata-dunia adil dan damai.

“Bangsa dan Negara kita membutuhkan standar kualitas tenaga kerja (SDM) level profesi yang memenuhi 4 (empat) kriteria pokok yakni (1) menguasai ilmu pengetahuan melalui sekolah dan perguruan tinggi dengan bukti ijazah; (2) memiliki keahlian dengan kode etiknya seperti dokter, pengacara, wartawan, dan lain-lain; (3) memiliki keahlian khusus dan langka atau jarang dimiliki oleh orang lain, misalnya ahli algoritma, ahli mobile-devices, ahli drone, ahli IT, dan lain-lain; (4) memiliki kompetensi pada bidang kerja tertentu yang diakui oleh suatu lembaga sah. Keempat kriteria ini sangat bermanfaat untuk mencerdaskan Bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan bahkan daya-saing NKRI dengan bangsa-bangsa lain,” papar Dr. Hanafiah Sulaiman, alumnus S2 Marketing Management dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (2003) dan S3 dari UUM College of Business, Sintok-KDA (2016) di Malaysia, kepada Staging-Point.Com, Jumat (8/2/2019) di Pasar Festival Kuningan, Jakarta.  

Kamis (15/3/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). PP No.10/2018 ini berlaku sejak 6 Maret tahun 2018. Sasarannya, antara lain, tercipta tenaga kerja profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI, yang terampil, ahli, dan memiliki kompetensi daya-saing global serta memudahkan kerjasama dengan badan sejenis negara lain dalam rangka membangun saling-pengakuan kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja Pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.” Bunyi Pasal 18 ayat (4) UU No. 13/2003 : “Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.” BNSP dibentuk oleh Peraturan Pemerintah (Psl 18 ayat 5 UU No. 13/2003). Dr. Hanafiah Sulaiman melihat nilai strategis program BNSP. “Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memiliki nilai strategis untuk menghasilkan kualitas SDM level profesi atau SDM profesional dengan standar kompetensi dan keahlian-keahlian khusus. Untuk itu, BNSP harus independen mengedukasi profesi dan menguji kompetensi SDM; menyeleksi ketat izin pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Diklat Profesi (LDP); mengawasi penyelenggaraan sertifikasi profesi; memetakan kebutuhan kompetensi SDM di Negara RI; sertifikasi profesi sebagai syarat penerimaan tenaga kerja di sektor swasta dan pemerintah; membuka cabang-cabang BNSP di daerah dan menyusun Standar Kopetensi Ketenaga-kerjaan Nasional Indonesia (SKKNI) swasta dan pemerintah,” ungkap Dr. Hanafiah Sulaiman. 

Oleh: Avent Janur (Jakarta)