• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlindungan Hak Rakyat Dalam Pengawasan Obat

Jumat (10/3/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres No. 3/2017 mulai berlaku sejak 10 Maret tahun 2017. Inpres No. 3/2017 ditujukan kepada: 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Menteri Kesehatan; 3. Menteri Perdagangan; 4. Menteri Perindustrian; 5. Menteri Pertanian; 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 7. Menteri Dalam Negeri; 8. Menteri Kelautan dan Perikanan; 9. Menteri Komunikasi dan Informatika; 10. Kepala Badan POM; 11. Para Gubernur; dan 12. Para Bupati dan Walikota.

Dr. Yustina Sri Hartini, M.Si, Apt, Dekan Fakultas Farmasi pada Universitas Sanata Dharma (Yogyakarta) berpandangan bahwa mata-rantai peredaran obat di Negara RI selama ini cukup panjang, mulai dari pabrik obat, otoritas apoteker, penjual, distributor hingga konsumen; upaya penguatan pengawasan terutama pelaksanaan tanggung jawab perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dari 3 (tiga) (potensi) risiko yakni (1) risiko legal, (2) risiko kesehatan, (3) risiko ekonomi guna meraih cita-cita kemerdekaan Bangsa dalam UUD 1945.

“Selama ini, mata rantai peredaran obat cukup panjang mulai dari pabrik obat, otoritas apoteker, penjual, distributor hingga pembeli. Maka penguatan upaya pengawasan melibatkan banyak pihak, mekanisme, dan prosedur melindungi hak-hak dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara kita. Misalnya, lembaga negara Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) mengawasi registrasi dan memberi izin edar obat melalui verifikasi tiga kriteria pokok yaitu (1) kasiat, (2) keamanan, dan (3) mutu. Obat legal artinya peredarannya telah mendapat izin dan registrasi dari Badan POM sesuai kriteria pokok itu untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara” papar Dr. Yustina Sri Hartini, M.Si, Apt, alumnus S2 Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada (2001) dan S3 Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada (2014) kepada Staging-Point.Com, Senin (11/2/2019) di Kampus Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dr. Yustina Sri Hartini, Apt, antara lain, pernah meneliti Kajian Kemanfaatan dan Keamanan Senyawa Hasil Isolasi dan Esktrak Daun Sirih Merah (Piper crocatum Ruis & Pav.) Sebagai Imunostimulan Secara in vivo (2017), menulis naskah ilmiah Regulasi Distribusi Sediaan Farmasi (2016) dan Implementasi Cara Distribusi Obat Yang Baik Pada Pedagang Besar Farmasi di DIY (2012). Menurut Dr. Yustina Sri Hartini, Apt, hak dan kepentingan dari masyarakat, Bangsa dan Negara harus dijamin dan dilindungi melalui pengawasan obat di Negara RI.

“Hak dan kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara kita harus diakui, dijamin dan dilindungi melalui upaya pengawasan obat, yaitu (1) hak cipta obat, inovasi teknologi medis, dan sejenisnya; produsen obat dan pabrik obat tentu mengeluarkan biaya penelitian, inovasi alat diagnosa, teknologi medis, dan obat kesehatan serta mendapatkan paten; (2) hak hidup sehat dan layak Rakyat terhadap risiko peredaran obat tanpa kasiat, mutu, dan keamanan; (3) hak atau kontribusi pajak ke Negara dan kewajiban masyarakat membayar pajak; (4) otorisasi administrasi Negara seperti perizinan dari Badan POM,” ungkap Dr. Yustina Sri Hartini.

Pengawasan obat, menurut Dr. Yustina Sri Hartini, harus diperkuat oleh penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran, pelaksanaan tanggung jawab pengawasan obat dari setiap organ Negara, dan edukasi masyarakat. “UU dan peraturan pengawasan obat sudah banyak dan lengkap, namun masih kurang penegakkan dan pengawasan melalui penindakan terhadap peredaran obat ilegal, yang bukan cuma laporan tanpa tindak-lanjut konkrit menyelesaikan peredaran obat ilegal. Kerjasama Badan POM dan Polri harus disertai penerapan sanksi. Karena itu, pengawasan obat harus diperkuat oleh sanksi agar ada efek jera, pelaksanaan tanggung jawab masing pihak dari organ Negara, dan edukasi masyarakat tentang obat legal dan risiko obat ilegal serta pencegahannya,” papar Dr. Yustina Sri Hartini.

Pada Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Rabu (3/10/2017) di Bumi Perkemahan Cibubur (Jakarta Timur), Presiden RI Joko Widodo merilis tugas pengawasan obat. “Tugas untuk melindungi Rakyat dari penyalahgunaan obat tidak bisa hanya dibebankan semuanya pada Badan POM. Saya minta semua Kementerian, semua Lembaga non Kementerian, dan Pemerintah Daerah, untuk saling bekerja sama, bersinergi, sehingga pemberantasan penyalahgunaan obat ini betul-betul bisa berjalan efektif... jangan pernah ada yang mencoba-coba mencemari proses pengawasan obat, pengawasan makanan, dengan praktek-praktek suap,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 4/10/2017).

Oleh: Sevrin Intang (Yogyakarta)