• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perkuat Koperasi Untuk Stabilitas Pasokan & Harga Kebutuhan Pokok

Kamis (12/7/2018) pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-71 Tahun 2018 dan Sosialisasi Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM 0,5% di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Provinsi Banten, Presiden RI Joko Widodo merilis dasar dan arah strategi koperasi Negara RI (Humas Setkab RI, 12/7/2018).

“Koperasi ini memang harus menjadi sebuah wadah, tapi dengan sebuah skala ekonomi yang besar; memiliki efisiensi diproduksi dan distribusinya. Dan bahkan koperasi harus menjadi wadah untuk inovasi dan penggerak inovasi... Koperasi juga selayaknya menjadi tempat para anggota untuk belajar bersama mengenai marketing, mengenai kemasan, mengenai variasi produk. Tempatnya memang harus di koperasi. Inilah sistem ekonomi gotong royong yang ingin kita kembangkan terus,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 12/7/2018).

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menetapkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Rabu sore (12/7/2017) pada Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-70 di Lapangan Karebosi, Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Presiden RI Joko Widodo merilis peran Koperasi dalam tata ekonomi RI : “Di Prancis itu 18 persen, di Belanda kontribusinya 18 persen, di Selandia Baru kontribusinya 20 persen. Sekali lagi di negara kita baru 3,9 persen. Inilah pekerjaan besar kita, pekerjaan besar kita ada di sini agar kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional itu meningkat secara drastis,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 12/7/2017).

Menurut Dr. Ihwana As’ad, dosen  Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam (STAI YAPIS) Takalar di Bajeng, Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, bahwa di era globalisasi dan revolusi Industri 4.0 saat ini dan ke depan, peran koperasi sangat strategis di bidang produksi, pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok Rakyat Negara RI.

“Negara RI berbasis negara-agrikultur, khususnya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Di era globalisasi dan industri 4.0 saat ini, peran koperasi sangat strategis untuk produksi, distribusi, dan stabilitas harga-harga kebutuhan pokok Rakyat, khususnya pangan. Maka kebijakan Pemerintah melalui penentuan harga Harga Eceran Tertinggi (HET) seperti beras, gula dan telor, perlu melibatkan koperasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Harga-harga dipengaruhi oleh kurs nilai tukar karena kita impor bawang putih sekitar 90% dan susu, perilaku spekulan pasar, ketersediaan barang, dan distribusi. Koperasi dapat berperan mulai dari produksi, pasokan, pemasaran, dan distribusi,” ungkap Dr. Ihwana As’ad, alumnus S3 Teknologi Informasi dan Komunikasi dari University Utara Malaysia (2017) dan S2 Teknologi Informasi dan Komunikasi (Master of ICT) University Utara Malaysia (2008) kepada Staging-Point.Com, Minggu (10/2/2019) melalui e-mail.

Pemerintah berupaya mengendalikan harga bahan pokok melalui regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, misalnya, Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen untuk beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging beku, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Tahun 2018 khususnya bulan Ramadan dan Idul fitri 1439H/2018, fokus Kementerian Perdagangan antara lain ketersediaan pasokan kebutuhan pokok Rakyat, khususnya beras, minyak goreng, daging, melalui Bulog dan pedagang-pedagang pasar tradisional atau impor dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) (Setkab RI, 5/4/2018).

Tahun 2015 pada Rapat Terbatas Ketersediaan Stok Pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1436 H di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, merilis arah kebijakan pemantauan harga beras, daging, dan telur, serta operasi pasar untuk ketersediaan stok pangan, stabilitas harga dan mencegah inflasi ekstrim (Setkab RI, 3/6/2015).

Peran koperasi untuk stabilitas produksi, pasokan dan harga kebutuhan-kebutuhan pokok Rakyat, menurut Dr. Ihwana As’ad, perlu diperkuat melalui 4 (empat) program kebijakan. “Peran koperasi dapat diperkuat melalui empat program kebijakan : (1) pemetaan sentra-sentra produksi dan distribusi kebutuhan pokok Rakyat per daerah berbasis koperasi; (2) edukasi petani, nelayan, pekebun, dan peternak tentang manajemen produksi, IT, pemasaran, dan distribusi berbasis koperasi; (3) Pemerintah menghentikan izin alih-fungsi lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk industri dan perumahan; luas baku lahan sawah kita terus merosot, dari 7,75 juta ha tahun 2017 menjadi 7,1 juta ha tahun 2018; Negara RI kaya sumber daya alam, jika dikelola baik, kita bisa ekspor; (4) intelijen produksi dan pasar kebutuhan pokok guna memperkuat pengawasan Pemerintah,” papar Dr. Ihwana As’ad. 

Oleh: Avent Janur (Jakarta)