• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perpres Pengadaan Barang/Jasa: Peran Produk Nasional & Daerah

Jumat 16 Maret 2018 di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dasar yuridisnya adalah Pasal 4 ayat (1) Undang–undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) yakni “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang–Undang Dasar.” Perpres tentang pengadaan barang/jasa tersebut mulai berlaku sejak 22 Maret 2018 dengan Lembaran Negara RI No. 33 Tahun 2018.

Menurut Prof. Dr. Ina Primiana SE., MT, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung (Jawa Barat), bahwa hal krusial dan fokus Perpres No.16/2018 ialah jaminan dan perlindungan hak dan kepentingan Rakyat dalam perumusan dan aplikasinya.

“Saya lebih fokus pada perumusan dan aplikasi Perpres No. 16/2018, misalnya jaminan dan perlindungan hak dan kepentingan Rakyat dan pelaksanaan peran tanggung jawab Pemerintah antara lain meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk asing dan tanggung jawab Pemerintah membatasi keran impor terhadap barang-barang yang dapat diproduksi oleh pengusaha dalam negeri. Jadi, Perpres ini membuka peluang bagi pengusaha nasional dan daerah-daerah skala Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah untuk menghasilkan barang dan jasa yang otentik dan berkualitas serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,” papar Prof. Dr. Ina Primiana SE., MT, alumnus S2 (Magister) Teknik dan Manajemen Industri (TMI)  Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1994 dan S3 (Program Doktor) TMI ITB tahun 2002 kepada Staging-Point.Com, Selasa (29/1/2019) melalui wawancara telekomunikasi.

Prof. Dr. Ina Primiana SE., MT, juga melihat tantangan aplikasi Perpres No. 16/2018 untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan hak-hak Rakyat dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah-daerah di Negara RI.

“Ada sejumlah masalah dan tantangan pelaksanaan Perpres No.16/2018 antara lain (1) ada ketentuan produk apa saja yang harus dibeli oleh BUMN, Perusahan maupun Pemerintah, yang kebanyakan merupakan produk impor khususnya dari Tiongkok; (2) keberpihakannya kepada produksi dalam negeri dari skala Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Mikro di daerah-daerah; (3) kasus jasa yang masih menggunakan tenaga asing yang terlatih dan lebih baik,” ungkap Prof. Dr. Ina Primiana SE., MT.

Aplikasi Perpres No.16/2018, menurut Prof. Dr. Ina Primiana SE., MT, dapat diperkuat oleh penerapan e-procurement (pengadaan barang/jasa secara online). “Aplikasi Perpres No. 16/2018 dapat diperkuat antara lain (1) pengadaan barang dan jasa perlu memanfaatkan e-procurement agar transparan, akuntabel, dan memudahkan Pemerintah memantau produk-produk yang dapat dihasilkan dari dalam negeri dan menyaring produk-produk impor dalam pengadaan barang; (2) kemitraan UKM dan koperasi dengan perusahan besar; Pemerintah perlu mendukung upaya koneksi atau kemitraan ini sehingga Perpres No. 16/2018 dapat meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri,” ungkap Prof. Dr. Ina Primiana.

Dasar pertimbangan Perpres No. 16/2016 yakni Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional melalui peningkatan Pelayanan Publik dan perekonomian Nasional dan Daerah; Pengadaan Barang dan Jasa perlu menghasilkan nilai manfaat besar (value for money) dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) serta pembangunan berkelanjutan.

Hanya satu kali Perpres No. 16/2018 menyebut ‘koperasi” (Pasal 7 ayat (2) huruf d). Perpres No. 16/2018 menekankan peran UMKM menurut Undang-undang UMKM No. 20 Tahun 2008 dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 16/2018 menyatakan: barang/jasa meliputi (a) Barang; (b) Pekerjaan Konstruksi; (c) Jasa Konsultansi; dan (d) Jasa Lainnya. Pasal 2 huruf (a) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa di kementerian/lembaga/ perangkat daerah dapat berasal dari APBN/APBD.

Pada Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-70, di Lapangan Karebosi, Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu sore (12/7/2017), Presiden RI Joko Widodo merilis data bahwa hingga tahun 2017, koperasi hanya menyumbang 3,9% kepada perekonomian Negara RI (Humas Setkab RI, 12/7/2017).  

Oleh : Ismail Hagi (Bandung)