• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Lima Strategi Cegah Korupsi Di Negara RI

Jumat (20/7/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Fokus Stranas PK ialah (a) perizinan dan tata niaga; (b) keuangan; dan (c) penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dasar yuridis Perpres RI No. 54/2018 ialah Pasal 1 ayat (4) UUD 1945 dan UU No. 7/2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003.

Menurut Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2016), dosen senior (pensyarah kanan) di Universitas Kebangsaan Malaysia (1990-1994) dan Profesor tamu di McGill University, Kanada (1992-1994), terdapat 5 (lima) langkah strategis pencegahan korupsi di Negara RI yakni (1) Pemerintah memfasilitasi penerapan sistem good-governance sejumlah kepala daerah yang berhasil; (2) revolusi mental; (3) perubahan karakter; (4) meningkatkan kecerdasan Bangsa; dan (5) KPK mengawasi tata-kelola pemerintahan dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi di Negara RI.

“Untuk mencegah korupsi, kita perlu berpikir dan bersikap positif. Banyak kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur berhasil. Mereka bersih dari tindak pidana korupsi. Di Jawa Barat ada Ridwan Kamil, di Surabaya ada Tri Rismaharini, di Banyuwangi ada Abdullah Azwar Anas, dan masih banyak lagi. Mereka berani membuat terobosan-terobosan yang mencerahkan Indonesia. Virus pencerahan seperti ini harus disebarkan.  Kepala daerah yang tidak mau menerima pencerahan itu, pasti akan berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK harus tetap dipertahankan sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi sistem pemerintahan dalam lembaga-lembaga negara,” ungkap Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, alumnus S2 (MA) Sejarah pada Ohio University (1980) dan S3 dengan disertasi Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia (1983) di Chicago University, Amerika Serikat, kepada Staging-Point.Com, Rabu (6/2/2019) di   Hotel Sari Pasific, Jln M.H Thamrin No. 6, Jakarta Pusat.

Selasa (5/12/2017) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat), Presiden RI merilis strategi pencegahan korupsi. “Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ini segera. Saya sudah perintahkan, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement. Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas. Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini, semuanya menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN,” papar Presiden RI Joko Widodo saat menerima Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017), (Setkab RI, 5/12/2017).

Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif melihat 5 (lima) langkah strategis mencegah praktek korupsi di Negara RI. “Ada 5 langkah strategis mencegah korupsi di Negara RI yaitu (1) Pemerintah memfasilitasi agar sistem good-governance para kepala daerah yang berhasil sebagai cahaya Bangsa Indonesia, dipelajari dan diterapkan oleh kepala daerah lainnya; (2) Program Revolusi Mental Pemerintah sampai ke arus bawah antara lain agar kepala daerah dan birokrat tidak melakukan politik-uang; (3) Perubahan karakter agar koruptor sadar bahwa korupsi itu salah; (4) edukasi kecerdasan Bangsa agar terbentuk kesadaran dan aksi bersama menolak korupsi; Orang waras jangan diam; (5) KPK mengawasi pemerintahan organ-organ negara untuk mencegah korupsi; Jika lima langkah ini berjalan, Bangsa Indonesia maju dan beradab,” ungkap Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, penerima anugerah Ramon Magsaysay (2008).

Hari Kamis (1/12/2016) pada Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini (Jakarta Selatan), Presiden RI Joko Widodo merilis data pejabat terlibat kasus korupsi: “Hingga hari ini sudah, ini informasi yang saya terima, 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga pemerintah, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan wali kota, 130 pejabat eselon I dan sampai eselon III, serta 14 hakim sudah dipenjara karena korupsi.” (Humas Setkab RI, 1/12/2016).

Menurut Presiden RI Joko Widodo, tahun 2016-2017, penegakan hukum menyelamatkan uang Negara sebesar Rp 3,55 triliun dari tindak pidana korupsi. “Coba kita lihat, sejak tahun 2004 sampai sekarang, ada 12 gubernur kena korupsi, ada 64 bupati/wali kota ditangkap korupsi, belum pejabat-pejabat baik Gubernur BI kalau tidak keliru (ada) 2," papar Jokowi pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017) (Humas Setkab RI, 11/12/2017). 

Oleh : Fens Alwino (Jakarta)