• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pemilu, Oposisi Dan Koalisi Berintegritas

Selasa (15/8/2017) di Jakarta, dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI memutuskan menetapkan  UU Pemilu No. 7/2017, berdasarkan pasal I ayat (2), pasal 5 ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal l8 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

Senin (4/9/2017) di Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menetapkan Peraturan KPU RI (PKPU RI) No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Menurut Pasal 167 ayat (8) UU No. 7/2017, ketentuan rincian tahapan penyelenggaraan Pemilu dan pemungutan suara diatur oleh PKPU. Selasa (26/3/2019) di Jakarta, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI merilis laporan anggaran Pemilu tahun 2019 melalui Kemenkeu RI (Pemerintah) sebesar Rp 25,59 triliun atau naik 61% dari anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp 15,62 triliun. (Humas Setkab RI, 26/3/2019).

Profesor Muhammad Atho’illah Shohibul (A.S.) Hikam, MA, Ph.D, dosen pada President University di Jl Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi, melihat bahwa pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 menghadapi 3 (tiga) jenis tantangan yakni delegitimasi penyelenggaraan Pemilu, peralatan teknis Pemilu, partokrasi atau dominasi partai politik.

“Pelaksanaan Pemilu 2019 menghadapi 3 (tiga) tantangan pokok yakni pertama, delegitimasi penyelenggara Pemilu yang dapat menguat ketika KPU selaku penyelenggara Pemilu banyak melakukan kesalahan teknis, misalnya jumlah Pemilih, pengadaaan dan pengiriman surat suara yang tidak sesuai tujuannya; kedua, peralatan teknis Pemilu dari KPU, rentan diretas oleh pihak lain; ketiga, partokrasi, yaitu parpol menjadi penentu semua hal termasuk seleksi jabatan pejabat publik. Akibatnya, ruang untuk warga negara terutama warga sipil semakin menyempit dalam proses demokrasi,” papar Prof. Muhammad A.S. Hikam, alumnus S2 dan S3 bidang Political Science di University of Hawaii, Manoa (Amerika Serikat), kepada Staging-Point.Com, Jumat (22/3/2019) di Kantor Para Cyndicate Jln Wijaya Timur III, Jakarta Selatan.

Lebih rinci, Profesor Muhammad A.S. Hikam, MA, Ph.D menguraikan faktor risiko akibat dominasi partai politik (Parpol) dalam Pemilu di Negara RI. “Di Negara RI, peran parpol sangat dominan. Sehingga elektoral politik kita menjadi beku karena cenderung partokrasi. Di Amerika Serikat, parpol semakin mendorong sistemnya ke bentuk demokrasi sosial, sedangkan di Negara RI, arahnya bergerak ke demokrasi neolib,” ungkap Profesor Muhammad Atho’illah Shohibul Hikam.

Solusinya, menurut Profesor Muhammad A.S. Hikam, MA, Ph.D, yakni pelaksanaan Pemilu, oposisi dan koalisi berintegritas. “Tujuan Pemilu antara lain (1) sarana legitimasi kekuasaan; (2) respons terhadap dialektika penguasa dengan Rakyat; kalau penguasanya disukai Rakyat, maka dia pasti terpilih; (3) evaluasi terhadap penyelenggaraan Negara dan memproyeksi ke depan. Untuk meraih ketiga tujuan ini, Pemilu, koalisi dan oposisi parpol dalam praktek ketatanegaraan harus berintegritas atau bermartabat. Misalnya, pemilih memilih karena pertimbangan rasional terhadap rekam jejak dan pengalaman calon dan dukungan Rakyat; ruang publik (demokrasi) tidak didominasi oleh parpol agar masyarakat sipil tidak terasing dari urusan Republik atau kemaslahatan bersama,” papar Profesor Muhammad A.S. Hikam.

Minggu malam (18/2/2018) di Gedung KPU Pusat, Jakarta, KPU mengundi nomor urut Parpol Peserta Pemilu; Sabtu (17/2/2018) di Jakarta, KPU menetapkan 14 parpol Peserta Pemilu 2019 yakni Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Gerakan Indonesia Raya; PDI Perjuangan; Partai Golkar; Partai Nasdem; Partai Gerakan Perubahan Indonesia; Partai Beringin Karya; Partai Keadilan Sejahtera; Partai Persatuan Indonesia; Partai Persatuan Pembangunan; Partai Solidaritas Indonesia; Partai Amanat Nasional; Partai Hati Nurani Rakyat; Partai Demokrat.

Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Susunan Negara RI yang berkedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 berbunyi : “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Oleh : Fens Alwino (Jakarta)