• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kerawanan Pemilu Tahun 2019 Berada Pada Level Rendah 0,4

Selasa (15/8/2017) di ibukota Negara RI, Jakarta, dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI memutuskan menetapkan Undang-undang (UU) Pemilu No. 7/2017 dengan dasar yuridis pasal I ayat (2), pasal 5 ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal l8 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Pasal 345 ayat (6) UU No.7/2017 menyatakan : “Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur dengan Peraturan KPU.” Pasal 341 ayat (8) UU No.7/2017 berbunyi : “Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia,dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dr. Kusnanto Anggoro, dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Indonesia (FISIP-UI) di Depok (Jawa Barat) dan universitas negeri Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) di Sentul, Bogor (Jawa Barat), berpandangan bahwa kondisi umum indeks kerawanan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Negara RI, berada pada level rendah sekitar 0,4 dari skala indeks kerawanan 0-10.

“Kondisi umum jelang Pemilu 17 April 2019 masih berada pada takaran wajar atau aman, kecuali Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Teluk Bintuni agak rawan. Potensi konflik berada pada takaran yang rendah dan sedang. Potensi konflik ada, cuma tidak akan meluas dengan skala gangguan atau potensi konflik berada pada level rendah sekali 0,4 dari skala 0 – 10. Itu berarti sangat rendah. Karena potensi itu harus didukung oleh niat, kemampuan dan kesempatan. Kalau niat tidak didukung oleh kemampuan dan peluang, maka itu tidak akan terjadi. Lagi pula TNI-Polri sudah menyebar ke mana-mana untuk menjamin Pemilu 2019 berlangsung damai dan aman,”papar Dr. Kusnanto Anggoro, alumnus S3 (doktoral) bidang Kremlinologi dan Politik Rusia pada Institute of Russian and East European Studies, University of Glasgow, Kerajaan Inggris Raya (1994) kepada Staging-Point.Com, Jumat (22/3/2019) di Kantor Para Cyndicate, Jln Wijaya Timur III, Jakarta Selatan.

Pasal 345 ayat (3) UU Pemilu No. 7/2017 menyatakan : “KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan.”; Pasal 345 ayat (2) UU ini berbunyi : “Perusahaan pencetak surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.” Keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2019 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, menurut Dr. Kusnanto Anggoro, bergantung pada stabilitas politik dan keamanan Negara berbasis kapasitas, sinergi, netralitas, dan soliditas TNI-POLRI.

“Stabilitas politik dan keamanan merupakan kunci kesuksesan Pemilu 17 April 2019. Taruhannya sangat besar bagi Persatuan dan Kesatuan Negara RI. Aparat keamanan sudah memetakan, mencegah, dan mengatasi potensi konflik yang akan muncul pada setiap wilayah. Saat ini, kapasitas TNI dan POLRI sangat ok; sinergi mereka sangat bagus. TNI-POLRI sering melakukan apel siaga dan dialog di masing-masing wilayah. Tujuannya adalah membangun kesadaran dan melakukan tindakan preventif meminimalisir ancaman stabilitas dan keamanan Negara RI,” ungkap Dr. Kusnanto Anggoro.

Dr. Kusnanto Anggoro melihat 4 (empat) hal pokok dalam rangka merespons potensi tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan terhadap pelaksanaan Pemilu tahun 2019. “Pemilu damai tahun 2019 terlaksana antara lain melalui 4 (empat) hal pokok yaitu (1) tiap warga negara mematuhi hukum di Negara RI; karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945); tiap pihak menahan diri dan menghargai pilihan langsung, bebas, dan rahasia warga-pemilih; (2) proses Pemilu harus jujur dan adil; maka hoaks harus diakhiri karena anti-kejujuran dan anti-keadilan; (3) aparat TNI dan POLRI tetap solid dan netral; dan (4) KPU memperkuat keamanan cyber-nya,” papar Dr. Kusnanto Anggoro.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan KPU RI No. 7/2017, Pemilu Tahun 2019 adalah sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat untuk memilih Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. 

Oleh : Fens Alwino (Jakarta)