• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pemilu Tahun 2019: Tantangan & Solusinya

Selasa (15/8/2017) di Jakarta, dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo memutuskan menetapkan  UU Pemilu No. 7/2017, berdasarkan Pasal I ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal l8 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E UUD 1945. Menurut Pasal 13 huruf k UU No. 7/2017,  “KPU berwenang menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu.” Senin (4/9/2017) di Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menetapkan Peraturan KPU RI  No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Dr. Hasyim Asy'ari melihat bahwa secara formal dan material, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberi landasan kuat bagi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil di Negara RI; tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ialah melaksanakan perintah UU; namun, pelaksanaannya menghadapi 3 (tiga) tantangan yakni (1) jarak tempat tinggal pemilih dan TPS (Tempat Pemungutan Suara); (2) mobilitas pemilih khususnya dari desa-desa ke kota; dan (3) jumlah dan asal Dana Kampanye Pemilu dari calon dan partai politik.

Dr. Hasyim Asy'ari adalah dosen Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro (UNDIP) di Semarang (Jawa Tengah) sejak 2013 - sekarang; Dosen Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan  Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklatpolri) di Jakarta sejak 2016 – sekarang serta Komisioner KPU RI (2016-2021).

“Secara formal dan material, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah memberi landasan kuat pelaksanaan Pemilu jujur dan adil di Negara RI; tugas KPU RI melaksanakan perintah UU ini; namun, pelaksanaan Pemilu 2019 menghadapi tiga tantangan : (1) rentang jarak tempat tinggal atau pekerjaan pemilih dengan TPS; (2) mobilitas pemilih dari desa ke kota; dan (3) jumlah dan asal dana kampanye calon dan partai politik,” papar Dr. Hasyim Asy'ari alumnus S2 (Magister Sains) Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta dan S3 (PhD) Sosiologi Politik dari Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malay di Kuala Lumpur-Malaysia dengan disertasi Konsolidasi Menuju Demokrasi: Kajian Tentang Perubahan Konstitusi dan Pilihan Raya 2004 di Indonesia kepada Staging-Point.Com, Jumat (7/4/2019) di Hotel Ashley, Jln KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Dr. Hasyim Asy'ari menguraikan tantangan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. “Pertama, Rentang jarak antara tempat tinggal atau pekerjaan dengan TPS. Target KPU adalah tiap pemilih memilih di tempat tinggalnya, bukan pindah Dapil (Daerah Pemilihan). Karena jika pemilih pindah Kecamatan, risikonya kehilangan hak memilih anggota DPRD  Kabupaten /Kota; jika pindah Kabupaten/Kota, risikonya kehilangan hak memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; jika pindah Provinsi, risikonya kehilangan memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR RI dan DPD RI. Kedua, mobilitas pemilih dari desa ke kota karena pekerjaan dan pendidikan; sulit pemilih berlibur hanya satu hari dan menghabiskan duit ke alamatnya untuk ikut Pemilu. Ketiga, UU No. 7/2017 tidak membatasi sumber dana kampanye dari calon dan partai politik, kecuali dari pihak lain,” ungkap Dr. Hasyim Asy'ari.

Ada sejumlah solusi, menurut Dr. Hasyim Asy'ari, mengatasi tiga tantangan tersebut di atas. “Tiga tantangan tersebut dapat diatasi dengan cara yaitu (1) sistem pendaftaran pemilih harus menggunakan data faktual tempat tinggal/domisili, bukan alamat KTP; (2) KPU melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perpanjangan masa pendaftaran daftar pemilih tambahan (DPTb) Pemilu 2019 menjadi H-7 sebelum coblos; (3)  KPU melaksanakan Putusan MK terhadap Pasal 210 ayat (1) UU No. 7/2017 tentang pemilih dapat mengajukan pindah tempat memilih paling lambat tujuh hari sebelum coblos; dan (4) UU Pemilu menjelaskan besar dana kampanye calon dan partai politik dan sanksi terhadap tiap pelanggarannya; misalnya, sumbangan tidak boleh berasal dari NGO asing, Pemerintah Asing, perusahan asing, dan warga negara asing; UU Pemilu juga harus membatasi jelas jumlah dana kampanye calon (perorangan) dan partai politik,” papar Dr. Hasyim Asy'ari.

Pasal 173 Ayat (2) huruf (i) UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan : “Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.” Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menetakan Susunan Negara RI yang berkedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 

Oleh: Servas Pandur