• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Laporan Pelanggaran Pemilu 2019: Mayoritas ‘Money Politics’

Kamis (16/8/2018) di hadapan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo merilis Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia (17 Agustus 1945). 

“Kita bersyukur memiliki Pancasila sebagai sumber energi ideologis Bangsa, yang memandu seluruh anak Bangsa dalam mewujudkan janji-janji kemerdekaan....Kita telah berhasil lepas dari ketakutan terhadap ancaman instabilitas dan kekerasan politik dalam setiap regenerasi kepemimpinan nasional maupun daerah. ..... Pemerintah akan terus memastikan stabilitas keamanan, termasuk dengan Alutsista yang lebih modern serta meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan TNI dan Polri,” cuplikan pidato Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 16/8/2018).

Menurut Dr Nico Afinta, SIK, SH, MH, bahwa sebagai alat Negara RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab dalam penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengayomi dan melindungi masyarakat di Negara RI sesuai amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945; karena itu, dalam penyelenggaran Pemilu 2019, Polri harus memproses seluruh laporan pelanggaran Pemilu 2019 di Negara RI antara lain untuk menjaga kualitas Pemilu secara jujur dan adil sesuai amanat Pasal 22-E UUD 1945.

“Polri adalah alat Negara dengan tugas antara lain menegakkan hukum di Negara RI; karena itu, Polri memproses setiap laporan pelanggaran dalam Pemilu 2019 di seluruh Negara RI; siapa pun melanggar hukum, akan ditindak secara tegas oleh Polri; Polri bertanggung jawab menjaga kualitas Pemilu sebagai sarana rotasi kekuasaan secara jujur dan adil di Negara RI,” papar Dr Nico Afinta, alumnus S2 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung (2010) dan S3 Fakultas Hukum Unpad di Bandung (2016) kepada Staging-Point.Com, Jumat (7/4/2019) di Hotel Ashley, Jln KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Brigadir Jenderal Polisi (BrigjenPol) Dr. Nico Afinta, Kepala Biro Pembinaan dan Operasional (Karobinopsnal) Bareskrim Polri menyebut contoh pelanggaran pidana dalam kampanye Pemilu 2019. “Hingga Jumat, 5 Januari 2019, Polri menerima 554 laporan pelanggaran kampanye Pemilu 2019 dari seluruh Negara RI. Dari jumlah itu, 422 laporan tidak memenuhi persyaratan pidana pelanggaran Pemilu 2019;  132 laporan dikategorikan tindak pidana Pemilu; 104 kasus dilimpahkan ke Kejaksaan. Sebanyak 20 perkara tidak bisa dilanjutkan, artinya SP3 dan 8 perkara masih proses penyidikan. Mayoritas laporan pelanggaran kampanye Pemilu 2019 ke Bareskrim Polri adalah jenis money politics (politik uang), lainnya kampanye di tempat terlarang seperti rumah ibadat, menggunakan fasilitas Pemerintah, merusak alat-peraga kampanye, adu domba, dan mengacaukan jalannya kampanye,” papar Dr Nico Afinta.

Selasa (15/8/2017) di Jakarta, dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo memutuskan menetapkan  UU Pemilu No. 7/2017, berdasarkan Pasal I ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal l8 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E UUD 1945. Senin (4/9/2017) di Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menetapkan Peraturan KPU RI  No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Menurut Dr Nico Afinta, pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu 2019 berdampak secara sosial, ekonomi, dan bahkan lingkungan masyarakat; penyelesaian kasus-kasus pelanggaran kampanye Pemilu melibatkan pihak Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kejaksaan, serta masyarakat perlu aktif menjaga kualitas Pemilu 2019.

“Dampak sosial dari pelanggaran dalam kampanye Pemilu sangat kelihatan; masyarakat kita diadu domba untuk meraih tujuan politik; dampak ekonomi terlihat dari dugaan pelanggaran peraturan tentang dana kampanye; mekanisme penyelesaiannya melalui Sentra Gakkumdu yang beranggotakan KPU, Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Tentunya nanti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK) bisa juga memberi informasi ke Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan,” papar Dr Nico Afinta. Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menetapkan Susunan Negara RI yang berkedaulatan Rakyat, berdasarkan Pancasila. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)