• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Stop Utang Untuk Bangun Infastruktur Mercusuar

Kamis pagi (16/8/2018) di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo merilis data pembangunan infrastruktur 4 (empat) tahun terakhir.

“Tol laut terus kita kuatkan konektivitasnya dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, yang dari tahun 2015 sampai 2017 sudah mencapai 477 lokasi. Antara tahun 2015 sampai 2017, sudah terbangun jalur kereta api yang panjang akumulatif-nya sekitar 369 kilometer spoor rel kereta, sudah terbangun 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol yang sudah operasional. .. Begitu juga saat Pemerintah membangun waduk, bendungan, dan irigasi agar petani-petani di seluruh Indonesia dapat melakukan panen lebih dari satu kali, yang akan membantu Bangsa Indonesia mencapai ketahanan pangan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 16/8/2018). 

Menurut  Dr. Gatut Luhur Budiono, SE, MEc, MBA, dosen Pascasarjana Universitas Pancasila di Jakarta, ada tiga faktor risiko dari pembangunan infrastruktur di Negara RI selama ini yakni (1) risiko sumber pembiayaan berasal dari utang; (2) risiko rasa keadilan Rakyat jika pembangunan infrastruktur memicu kesenjangan sosial-ekonomi; dan (3) prioritas sektor infrastruktur mercusuar berisiko menggusur properti dan lahan Rakyat dan lingkungan serta kurang memprioritaskan infrastruktur-infrastruktur dasar pro-Rakyat bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungannya.

“Tiga faktor risiko pembangunan infrastruktur selama ini yaitu (1) risiko utang; BUMN yang mengerjakan proyek-proyek infrastruktur, tidak mengambil dana APBN, melainkan pinjaman luar negeri atau investasi asing; aliran investasi asing, pinjaman luar negeri dan utang semacam ini tentu membebani Rakyat Indonesia; (2) risiko rasa keadilan bagi Rakyat; pembangunan infrastruktur berisiko menggusur tanah Rakyat dan lingkungan; masyarakat yang tidak menikmati hasil pembangunan yang dananya dari utang, justru harus ikut menanggung beban utang; Itu kan tidak adil; dan (3) prioritas pembangunan infrastruktur mercusuar berisiko memicu ketimbangan sosial-ekonomi; pembangunan infrastruktur mercusuar seperti bandara dan pelabuhan dari sumber pinjaman luar negeri atau utang, belum tentu langsung bermanfaat bagi Rakyat dari kelompok sosial-ekonomi bawah; siapa masyarakat sosial-ekonomi menengah ke bawah yang bisa menikmati fasilitas pesawat terbang atau melintasi tol? Pengguna tol dan bandara itu berasal dari kelompok menengah ke atas secara sosial-ekonomi,” ungkap Dr. Gatut Luhur Budiono, alumnus S2 Commerce di University of Manila (1994) dan S3 (Ph.D) Ilmu Ekonomi di  University of Santo Thomas (Filipina) kepada Staging-Point.Com, Kamis (4/42019) di Kampus Pascasarjana Universitas Pancasila, Jln. Borobudur No.7, RT 9/RW 2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

Dr. Gatut Luhur Budiono melihat bahwa tiga faktor risiko tersebut di atas dapat diatasi melalui sejumlah kebijakan konkrit. “Ketiga faktor risiko tersebut di atas dapat diatasi melalui sejumlah program dan kebijakan konkrit yaitu pertama, stop utang; utang membiayai pembangunan infrastruktur itu harus dihentikan, karena membebani Rakyat dan masyarakat Indonesia; maka BUMN jangan membangun proyek-proyek infrastruktur mercusuar seperti bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan dari utang-utang; kedua, proteksi properti Rakyat dan lingkungan dalam setiap pembangunan proyek-proyek infrastruktur; cegah pembangunan infrastruktur yang menggusur lahan Rakyat, tanaman Rakyat, dan properti Rakyat serta hutan-hutan dan lingkungan Rakyat; ketiga, prioritas pembangunan infrastruktur pro-Rakyat yang langsung bermanfaat bagi Rakyat di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Rakyat; maka program Pemerintah yang bagus di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan sehat-lestari itu harus ditingkatkan karena memberdayakan masyarakat dan harus bermanfaat secara ekonomi dan lingkungannya,” papar Dr. Gatut Luhur Budiono.

Jumat (4/1/2019) di Alun-alun Trenggalek (Jawa Timur), Presiden RI Joko Widodo merilis arah penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan realisasi Dana Desa tahun 2015-2018. “Dari Rp 187 triliun (tahun 2015-2018, red) yang telah disalurkan kepada Dana Desa di seluruh Tanah Air, telah terealisasi, jadi yaitu jalan desa sebanyak 191.000 kilometer jalan desa, posyandu ada 24.000 posyandu yang telah diselesaikan, PAUD ada 50.000 PAUD yang telah selesai dari Dana Desa, pasar desa ada 8.900 pasar desa. Pasar desa itu penting sehingga produk-produk petani, produk-produk nelayan bisa masuk ke sana dan bisa dijual baik ke kota, baik juga kepada konsumen langsung. Irigasi ada 58.000 irigasi yang telah dibangun dari Dana Desa di seluruh Tanah Air. Embung ada 4.100 embung yang telah dibangun dari Dana Desa,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 4/1/2019). 

Oleh : Fens Alwino (Jakarta)