• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Bangun Tata-Oval Ekonomi Kawasan Untuk Keadilan Sosial

Senin (16/4/2018) pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah 222 PSN tahun 2018. “Saya minta, diperhatikan dampak dari setiap Proyek Strategis Nasional pada peningkatan nilai tambah Perekonomian Daerah serta dampak pada upaya penurunan kemiskinan dan menekan ketimpangan,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 16/4/2018).

Menurut Dr. Setyono Djuandi Darmono, pendiri perguruan tinggi swasta President University (2001) di Jababeka Education Park, Kawasan Industri Jababeka, Bekasi (Jawa Barat), bahwa sejak Reformasi (1998-1999) kelas menengah tumbuh pesat pada tata sosial-ekonomi Negara RI, mirip Amerika Serikat jelang akhir abad 19 sekitar 1870-an; namun di sisi lain, tata-ekonomi Negara-Bangsa RI menghadapi tantangan akibat ketimpangan sosial-ekonomi dari pertumbuhan struktur ekonomi piramida; solusinya ialah membangun ratusan tata-ekonomi kawasan (berbasis lingkungan dan budaya lokal) guna menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Negara RI dan sehat-lestarinya budaya dan ekosistem Negara.

“Semenjak keran Reformasi dibuka, pertumbuhan kelas ekonomi tengah mulai kelihatan di Negara RI. Saat ini, pertumbuhan kelas menengah ini sangat pesat. Kondisi sosial-ekonomi kita saat ini persis ketika Amerika Serikat berusia 90 tahun sejak kemerdekaan tahun 1787. Namun, tantangannya yaitu (1) jurang kaya-miskin makin melebar dalam bangunan piramida ekonomi kita, bukan oval; (2) sistem demokrasi lemah menghasilkan keadilan sosial, karena perwakilan demokrasi kita dikuasai oleh elit-elit partai politik yang sibuk mencari duit,” ungkap Dr. Setyono Djuandi Darmono (lahir 26 April 1949 di Yogyakarta), alumnus Universitas Bandung Raya (1967-1970) dan meraih doktor Honoris Causa dari Universitas Glasgow Skotlandia (Juni 2018) kepada Staging-Point.Com, Jumat (7/4/ 2019) di Ruangan President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H. Mas Mansyur No. Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Alinea I Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan; alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan pula bahwa susunan Negara-RI yang berkedaulatan Rakyat, antara lain, berdasar kepada Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; dan tugas Pemerintah Negara RI ialah melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menetapkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lebih rinci Dr. Setyono Djuandi Darmono menguraikan arsitektur tata-oval ekonomi kawasan guna mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi atau melahirkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Negara RI serta sehat-lestari ekosistem Negara RI. “Pemerintah harus membangun sebanyak-banyaknya tata-oval sosial-ekonomi-lingkungan (kawasan); sistem ini harus lebih efisien, menjamin kepastian dan keamanan sebagai pusat sosial-ekonomi-lingkungan berbagai daerah Negara RI; perguruan tinggi menyediakan kesempatan magang pelatihan mahasiswa/i menguasai teknologi dan meraih keahlian (skill) untuk memecahkan masalah sosial-ekonomi-lingkungan berbagai daerah Negara RI. Agar ketimpangan diatasi; efisiensi, jaminan keamanan dan daya-saing ekonomi kawasan terbentuk; penyerapan tenaga kerja; tradisi terawat, dan sehat-lestari lingkungan,” papar Dr. Setyono Djuandi Darmono.

Investasi PSN tahun 2018 bernilai sekitar Rp 4.100 triliun antara lain terdiri atas 69 proyek jalan, 51 bendungan, 29 kawasan ekonomi khusus/ industri/ pariwisata, 11 proyek energi, 10 pelabuhan, 8 proyek air bersih dan sanitasi, 6 bandara, 6 irigasi, 6 proyek smelter, 4 proyek teknologi, 3 proyek perumahan, 1 proyek pertanian dan kelautan, 1 proyek tanggul laut, 1 proyek pendidikan, 1 program pesawat terbang, serta 1 program agraria dan kehutanan; yang mulai dikerjakan tahun 2018 dan paling lambat kuartal III/2019 pembangunan konstruksinya (Humas Setkab RI, 16/4/2018).

Pemerintah berharap 222 PSN melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui APBN dan model pembiayaan alternatif melalui swasta di berbagai lokasi proyek guna meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah, mengurangi angka kemiskinan, dan menekan ketimpangan sosial ekonomi di Negara RI (Humas Setkab RI, 16/4/2018). 

Oleh : Fens Alwino (Jakarta)