• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlu Peradilan Ad Hoc Pertanahan Di Negara RI

Selasa (13/2/2018) di Jakarta,  Presiden RI Joko Widodo merilis Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Inpres No. 2/2018 ini melaksanakan amanat Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Kamis (16/8/2018) di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo merilis Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi Rakyat sehingga Rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga Rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang ingin kita capai akan meningkat terus. 2018 7 juta, 2019 akan kita tingkatkan menjadi 9 juta sertifikat,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 16/8/2018).

Dr. Aartje Tehupeiory, SH, MH, dosen Hukum Agraria di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Timur, berpandangan bahwa 4 (empat) manfaat dapat dikelola oleh Rakyat dan Pemerintah dari program sertifikasi lahan di Negara RI. “Banyak manfaat dapat diraih dan dikelola dari program sertifikasi tanah yakni (1) sisi hukum, sertifikasi tanah memberi kepastian hukum hak dan perlindungan hak Rakyat atas tanah; Pemerintah melaksanakan kewajibannya dalam penetapan hak milik bidang-bidang tanah di Negara RI; (2) sisi sosial, sertifikasi dapat mengurangi konflik dan sengketa pertanahan, menekan praktek monopoli dan mafia tanah; (3) secara ekonomi, sertifikasi tanah dapat membuka peluang usaha atau mengelola budi-daya hayati bernilai komersial;  dan (4) dari sisi lingkungan hidup, sertifikasi tanah memberi peluang tiap pemiliknya melaksanakan tanggung jawab lingkungan khususnya merawat lingkungan hayati yang bernilai daya-sangga ekosistem di Negara RI,” ungkap Dr. Aartje Tehupeiory, SH, MH, alumnus S2 dan S3 ilmu hukum pertanahan (agraria) pada Universitas Indonesia (UI) kepada Staging-Point.Com, Selasa (2/4/2019) di Gedung LPPM Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Timur.

Dr. Aartje Tehupeiory menambahkan bahwa untuk meraih dan mengelola ke-4 manfaat sertifikasi tanah tersebut di atas, dibutuhkan sejumlah program atau kebijakan pendukung. “Kelola manfaat sertifikasi tanah di Negara RI membutuhkan  program pendukung lainnya yakni (1) Pemerintah membentuk peradilan Ad Hoc pertanahan dengan anggota tidak tetap di tingkat pertama dan kasasi pada tiap Provinsi guna menyelesaikan sengketa tanah dan memeriksa bukti formil dan materil kepemilikan tanah; (2) penyederhanaan birokrasi pelayanan pertanahan berdasar prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan hak Rakyat atas tanah; (3) digitalisasi data-base kepemilikan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang taat hukum, transparan, dan akuntabel dengan jaminan keamanan siber (cyber-security) guna melindungi bukti hukum kepemilikan atas tanah dan menghentikan pungutan liar dalam pelayanan sektor pertanahan di Negara RI,” papar Dr. Aartje Tehupeiory.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.” Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018 memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendaftar tanah secara sistematis lengkap yaitu (a) Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat; (b) Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau beperkara di pengadilan; (c) Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya. 

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)