• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Sinergi Industri Peternakan, Peternak, Pakar dan Pemerintah

Rabu sore (27/2/2019) pada Acara Penyaluran 600 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan Pangan dan Aksi Ekonomi Untuk Rakyat di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Presiden RI Joko Widodo merilis program kredit mikro Program Mekaar dan UMi (Ultra Mikro) dari Rp 2 juta hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 500 juta, program 3.000 Balai Latihan Kerja (BLK) di pondok-pondok pesantren Negara RI dan upgrade ketrampilan SDM melalui pelatihan pengolahan pertanian, peternakan, industri kreatif, dan industri fashion (Humas Setkab RI, 27/2/2019).

Jumat (6/7/2018) Presiden RI Joko Widodo meninjau Indo Livestock 2018 Expo & Forum di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan (Jakarta) dengan tema “Protein Hewani Sumber Kedaulatan Pangan Indonesia dalam Rangka Meningkatkan Pasar Global”.  Pameran ini melibatkan pengusaha, peneliti, pemerhati, produsen, konsumen, dan lembaga Pemerintah dari dalam dan luar negeri bidang industri peternakan, kesehatan hewan, pakan ternak, pengolahan susu, dan perikanan (Humas Setkab RI, 6/7/2018).

Dr. agr. Ir. Asep Anang, M.Phil, dosen Jurusan Peternakan S-1 pada Fakultas Peternakan-Universitas Padjadjaran di Bandung (Jawa Barat), berpandangan bahwa sektor peternakan di Negara RI, khususnya sektor peternakan unggas, menghadapi 4 (empat) masalah yakni 1) ketergantungan pada impor, 2) kurang pembibitan, 3) kurang perhatian dari Pemerintah, dan 4) kurang tenaga ahli praktisi.

“Masalah peternakan nasional, khususnya detil peternakan unggas, yaitu 1) sektor peternakan unggas Negara RI masih mengandalkan impor; misalnya, tahun lalu, kita impor 650.000 ton ayam broiler; sekarang kita impor 670.000 ayam broiler; jumlah penduduk kita meningkat dan pasokan ayam broiler dari dalam negeri, belum terpenuhi; 2) pembibitan kurang; 3) perhatian dari Pemerintah masih kurang; dan 4) kurangnya ahli praktisis sektor peternakan nasional. Memang pembibitan membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit, namun untuk mengurangi impor ayam broiler, pembibitan harus dibenahi dan diperbaiki,” ungkap Dr. agr. Ir. Asep Anang, M.Phil, alumnus S3 (doktor) Animal Breeding dari Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (2001) kepada Staging-Point.Com, Jumat (12/4/2019) di Lt2 Gedung 5 Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran di Bandung (Jawa Barat).

Solusi 4 (empat) masalah peternakan unggas nasional tersebut di atas, menurut Dr. agr. Ir. Asep Anang, M.Phil, antara lain edukasi peternak hingga konsumen dan kesinambungan industri peternakan-pemerintah-peternak-pakar berbasis program tata-kelola peternakan yang ramah-lingkungan dan berkelanjutan atau bernilai sosial-ekonomi-lingkungan.

“Tata-kelola peternakan nasional secara berkelanjutan khususnya mengatasi ke-4 masalah peternakan unggas tersebut di atas, membutuhkan edukasi dari peternak hingga konsumen; selain itu, tata-kelola peternakan juga harus ramah lingkungan, misalnya dampak peternakan terhadap air; dampak obat-obatan peternakan terhadap lingkungan; dampak peternakan terhadap pemanasan global (global-warming),” papar Dr. agr. Ir. Asep Anang, M.Phil.

Minggu (24/9/2017) pada Jambore Peternakan Nasional 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur (Jakarta Timur), Presiden RI Joko Widodo merilis program industri peternakan milik Rakyat dengan manajemen modern. “Saya masih terus melihat bagaimana membangun sebuah industri peternakan yang betul-betul seperti  sebuah korporasi yang besar, yang jumlahnya banyak yang besar tapi yang memiliki adalah Rakyat, yang memiliki adalah peternak-peternak yang bergabung, terkonsolidasi dalam sebuah organisasi, entah bentuk PT, atau dalam bentuk koperasi, entah dalam bentuk gabungan peternakan dalam jumlah yang banyak,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 24/9/2018).

“Terlalu banyak peraturan yang menghambat usaha-usaha kita. Saya kira, sudah mulai banyak yang kita hapuskan, kita hilangkan dan kita harapkan dunia usaha, terutama di sektor peternakan ini betul-betul bisa memunculkan industri-industri peternakan dengan manajemen yang modern,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 24/9/2017).

Jambore Peternakan Nasional 2017 itu dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Oleh: Idzhar Dasa Wiguna (Bandung)