• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tata-kelola Kelautan dan Perikanan Bio-Ecoregion

Kamis (15/3/2018) di Jakarta, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah No. 9/2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. PP No.9/2018 melaksanakan Pasal 5, 33, dan 97 UU No. 3/2014 tentang Perindustrian dan Pasal 37 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Rabu (11/1/2017) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden No. 3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Perpres No. 3/2017 berlaku sejak 13 Januari 2017 untuk melaksanakan  Instruksi Presiden No. 7/ 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 3/2017 menetapkan : “Rencana Aksi Industri Perikanan Nasional ini merupakan program Kementerian/Lembaga dalam Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional untuk periode Tahun 2016-2019.”

Dr. Atikah Nurhayati, SP, MP, dosen Ilmu Perikanan S-1 pada Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, Universitas Padjadjaran di Bandung (Jawa Barat), berpandangan bahwa regulasi sektor Perikanan Nasional saat ini memiliki keunggulan dan kelemahan dalam merespons 6 (enam) tantangan sektor perikanan nasional Negara RI awal abad 21.

“Masalah pokok sektor perikanan dan kelautan Negara RI adalah masih rendah tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudi-daya ikan yang dipicu oleh 6 faktor penyebab yaitu (1) IUU Fishing (illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF); (2) Belum optimal input produksi perikanan dan kelautan, sarana dan prasarana seperti alat tangkap, pakan, benih, kapal, BBM, kelembagaan keuangan, dan kelembagaan pemasaran; (3) rendah hilirisasi pengolahan produk perikanan; (4) rendah diseminasi adopsi inovasi tekonologi perikanan dan Kelautan; (5) belum optimal tata-kelola perikanan melalui kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (6) kurang investasi sektor perikanan dan kelautan,” ungkap Dr. Atikah Nurhayati, alumnus S2 ilmu sosial ekonomi perikanan dan pertanian (2005) dan S3 bidang ilmu sosial ekonomi perikanan dan pertanian (2011) di Universitas Padjadjaran kepada Staging-Point.Com, Selasa (23/4/2019) di Jatinangor, Bandung.

Dr. Atikah Nurhayati melihat keunggulan regulasi sektor perikanan melalui Perpres saat ini. “Perpres Perikanan Nasional saat ini memiliki sisi unggul yaitu (1) Revitalisasi galangan kapal Negara dan peningkatan kapasitas kapal ikan buatan lokal; (2) Penegakan hukum mencegah lUU Fishing dan dan transparansi perizinan; (3) Mengurangi biaya pakan dalam produksi perikanan budidaya; (4) Melatih keterampilan dan sertifikasi pembudidaya; (5) Optimalisasi sistem resi gudang produk perikanan, rumput laut, dan garam; (6) Percepatan industri rumput laut Negara RI; (7) Peningkatan akses konsumsi ikan dalam negeri; (8) Diversifikasi dan peningkatan kualitas produk kelautan dan perikanan; (9) Tata ruang dan pengembangan kawasan,” ungkap Dr. Atikah Nurhayati.

Di sisi lain, Dr. Atikah Nurhayati melihat kelemahan Perpres Perikanan Nasional saat ini. “Perpres Perikanan Nasional memiliki kelemahan yaitu (1) kurang dukungan keuangan dan kapasitas SDM; (2) Belum sinergis pengawasan lintas sektoral kementrian; (3) 75% biaya produksi perikanan budidaya adalah pakan; pakan lokal sulit bersaing dengan banyak pakan impor; (4) pelatihan SDM tidak simultan dan kurang mandiri karena cenderung bergantung pada Pemerintah Pusat; (5) sistem gudang belum menyimpan stock secara kontinuitas dan kualitasnya rendah; (6) industri rumput laut nasional tidak berbasis bio-ecoregion; (7) kualitas konsumsi ikan sehat belum meningkat; (8) Banyak pengolahan produk perikanan belum sesuai SSOP dan HACCP; (9) implementasi tata-ruang dan pengembangan kawasan belum menyeluruh,” papar Dr. Atikah Nurhayati.

Sejumlah program, menurut Dr. Atikah Nurhayati, dapat dilaksanakan untuk mengatasi sisi kelemahan dan tantangan perikanan nasional tersebut di atas. “Kita dapat memperkuat sektor perikanan nasional melalui 4 program yaitu (1) pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan kelautan per daerah; (2) penguatan keahlian dan keahlian pelaku usaha perikanan misalnya melalui pelatihan, penyuluhan, dan inovasi IPTEK; (3) implementasi tata-kelola sektor perikanan dan kelautan berbasis bio-ecoregion – sesuai karakter per wilayah, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungannya; (4) tata-kelola sistem informasi perikanan dan kelautan yang akurat, relevan, tepat-waktu dan komparabel bagi aliran investasi, keuangan, dan lain-lain ke sektor perikanan nasional,” ungkap Dr. Atikah Nurhayati.

Pada 29-30 Oktober 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (Denpasar, Bali), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan Kementerian Luar Negeri RI melaksanakan Our Ocean Conference (OOC) ke-5 2018 dengan fokus keberlanjutan ekologi dan pendekatan ekonomi untuk menjaga dan merestorasi laut, sumber daya laut berharga, pariwisata, nelayan, masyarakat pesisir, dan seluruh penduduk dunia. Wakil negara peserta mengajukan 666 komitmen konkrit melalui 6 bidang aksi yakni perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries); kawasan konservasi laut (marine protected area); pencemaran laut (marine pollution); perubahan iklim (climate change); ekonomi-biru berkelanjutan (sustainable blue economy); dan keamanan maritim (maritime security) (Humas Setkab RI, 27/10/2018).

Selasa siang (22/1/2019) pada pertemuan dengan sekitar 300 nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, pedagang, dan pembuat jaring ikan dari  seluruh Negara RI di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis program bank mikro nelayan untuk modal kerja dan modal investasi nelayan sebesar Rp 975 miliar dengan bunga 3%. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. Hingga akhir 2018, bank mikro nelayan telah menyalurkan dana Rp 135 miliar kepada nelayan (Humas Setkab RI, 22/1/2019).

Selasa siang (22/1/2019) di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis data bahwa tahun 2014-2018, Pemerintah RI menenggelamkan 488 kapal yang terlibat pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah perairan Negara RI (Humas Setkab RI, 22/1/2019). Rabu sore (30/1/2019) di Istana Negara (Jakarta), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  merilis data bahwa tahun 2017-2018 menunjukkan masih marak pelanggaran hukum di sektor perikanan nasional; tahun 2015, Pemerintah memutihkan mark down tanpa tuntutan pidana dan lain-lain serta melakukan banyak insentif bagi pelaku usaha perikanan tangkap, misalnya kapal di bawah 10 GT, sudah tidak perlu lagi izin-izin (berlayar, SLO dan lain-lain); kapal 30 GT ke atas ditata sebagai legal reported regulated  fishing; hasil review terhadap 3.558 kapal, sebanyak 1.203 pemilik izin harus memperbaiki data laporan; ekspor perikanan tangkap tahun 2017 mencapai 1.078,11 ribu ton dan tahun 2018 sebesar 1.132,01 ribu ton dengan nilai 4.894,81 juta dollar AS; neraca perdagangan sektor perikanan sebesar 36,9 miliar dollar AS tahun 2017 menjadi 4,04 miliar dollar tahun 2018 (Humas Setkab RI, 30/1/2019).

Oleh: Idzhar Dasa Wiguna (Bandung)