• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Keberlanjutan Masyarakat & Lingkungan Pasca Tambang

Rabu (2/5/2018) pada Konvensi dan Pameran Tahunan ke-42 Indonesia Petroleum Association (IPA), di Jakarta Convention Center, Senayan (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah regulasi sektor minyak dan gas (Migas) Negara RI. “Saya perintahkan setahun yang lalu untuk Menteri ESDM memangkas sebanyak-banyaknya regulasi, peraturan yang ada di Kementerian ESDM. Sudah dipangkas seratus delapan puluh enam peraturan yang membuat ruwet, yang membuat kita bertele-tele kalau mau investasi di bidang ini... Perizinan, bahwa prosedur di sektor migas nasional kita harus dipangkas, harus disederhanakan, jangan lagi berbelit-belit,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 2/5/2018).

Senin (5/2/2018) di Jakarta, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mendukung pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi sektor migas Negara RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis penghapusan 32 regulasi sub-sektor yakni 11 regulasi Migas, 7 regulasi Mineral dan Batu Bara (Minerba), 4 regulasi Ketenagalistrikan, 7 regulasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), dan 3 peraturan pelaksanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) (Humas Setkab RI, 6/2/2018).

Dr. Cipta Endayana, ST, MT, dosen Pascasarjana Teknik Geologi pada Fakultas Teknik Geologi di Universitas   Padjadjaran (Bandung, Jawa Barat), berpandangan bahwa masalah pokok pertambangan di Negara RI dulu, kini dan masa datang ialah keberlanjutan tata-masyarakat dan sehat-lestari lingkungannya pasca-tambang sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar dan universal sustainable-mining selama ini.

“Masalah pokok pertambangan di Negara RI ialah keberlanjutan masyarakat dan lingkungan pasca tambang sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar dan universal dari sustainable-mining selama ini; meskipun masih ada persoalan-persoalan dalam tiap tahapan pertambangan. Maka, harus ada persiapan dan rencana aksi rehabilitasi lahan dan lingkungan pasca-tambang; pencabutan 32 regulasi sektor migas mestinya hasil deal antara komponen industri yang mencari untung, Pemerintah menarik pajak dan penghasilan lainnya, dan tata-masyarakat dan lingkungan khususnya pasca tambang; misalnya tata-kelola potensi sosial dan ekonomi kreatif masyarakatnya. Indikator pasca tambang ialah keberlanjutan nilai sosial, nilai ekonomi dan sehat-lestari lingkungan pasca tambang,”papar Dr. Cipta Endayana alumnus S2 dan S3 Jurusan Teknik Geologi pada Universitas Padjadjaran di Bandung (Jawa Barat) kepada Staging-Point.Com, Kamis (25/4/2019) di Gedung Pascasarjana Unpad, Dipatiukur, Bandung.

Pasal 33 UUD 1945 menetapkan : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” (ayat 1); “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” (ayat2); “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.” (ayat 3); dan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” (ayat 4).

Dr. Cipta Endayana melihat bahwa indikator keberhasilan Pemerintah di sektor migas mesti diukur dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungannya. “Sektor Pemerintah, masyarakat, industri dan lingkungan perlu berkolaborasi harmonis; karena selama ini, yang merasa disalahkan ialah masyarakat; industri ingin biaya operasi rendah untuk meraup untung; ketika masyarakat rugi atau dirugikan, Pemerintah bertanggungjawab. Maka indikator keberhasilan Pemerintah pada sektor pertambangan akhirnya diukur dari sisi masyarakat dan lingkungannya; penambang melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungannya untuk mencegah degradasi ekonomi masyarakat dan lingkungannya pasca tambang,” papar Dr. Cipta Endayana.

Dr. Cipta Endayana menyebut contoh keberlanjutan ekonomi masyarakat pasca tambang. “Melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip sustainable-mining membutuhkan upaya (effort). Karena kondisi sekarang, amanat Pasal 33 UUD 1945 belum sepenuhnya terealisir di sektor pertambangan. Solusinya ialah melaksanakan prinsip-prinsip sustainable-mining untuk keadilan, kesejahteraan Rakyat, dan sehat-lestari lingkungan pada tiap fase penambangan termasuk penambang melaksanakan kewajiban pasca tambang misalnya reklamasi atau rehabilitas lahan dan lingkungan tambang, tata-kelola potensi ekonomi kreatif masyarakat sekitar tambang, atau Pemerintah dan industri mengembangkan value-added sektor pertambangan guna merawat karakter per daerah, lahan-lingkungan tambang dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakatnya,” papar Dr. Cipta Endayana. 

 

Oleh: Idzhar Dasa Wiguna (Bandung)