• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perkuat Rantai-Pasok Industri Infrastruktur RI

Selasa siang (31/10/2018) pada Pameran Konstruksi Indonesia 2018 dan Indonesia Infrastructure Week 2018 di JI Expo, Kemayoran (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menyerahkan simbolis 10.000 sertifikat tenaga konstruksi. Menurut Presiden RI Joko Widodo, dalam persaingan global, sertifikat sangat penting, seperti sertifikat  operator alat-alat berat, pasang batu dan baja ringan, ahli arsitektur irigasi. (Humas Setkab RI, 31/10/2018).

“Jika tanpa industri konstruksi, jika tanpa insinyur sipil, tanpa arsitekur seperti juga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, saya pastikan bahwa program pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur itu pasti tidak jalan. Oleh sebab itu, sertifikasi ini sangat penting. Tapi Pak Menteri PU, yang saya lihat sertifikasi seperti ini masih dalam jumlah yang sedikit. Saya minta tahun depan bisa sepuluh kali lipat dari yang sudah diberikan sekarang. Biar semuanya pegang sertifikat,” papar Presiden Joko Widodo (Humas Setkab RI, 31/10/2018).

Dr. Ir. Hari Nugraha Nurjaman, MT, Ketua Umum Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI), berpandangan bahwa simpul utama dasar dan arah pembangunan infrastruktur secara sosial-ekonomi-lingkungan harus sinergis dengan empat pilar negara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan RI (NKRI).

“Industri konstruksi nasional menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar ke-4 di Negara RI dengan konstribusi sekitar 10,66% PDB. Tahun 2014-2019, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa core utama pembangunan infrastruktur bidang sosial-ekonomi-lingkungan harus sinergis dengan empat pilar Negara RI yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Karena itu, misalnya, pembangunan infrastruktur harus menjangkau semua wilayah NKRI; industri konstruksi nasional berperan signifikan dan bertransformasi dari konvensional ke manufaktur dengan rantai-pasok (supply-chain) menjadi core (simpul inti),” papar Dr. Ir. Hari Nugraha Nurjaman, MT, alumnus S2 dan S3 pada Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung (Jawa Barat) kepada Staging-Point.Com, Sabtu (13/4/2019) di  Lt.10 Gedung Psikologi Universitas Persada Indonesia, Jln.Diponegoro (Jakarta Pusat).

Dr. Ir. Hari Nugraha Nurjaman menyebut contoh pembangunan infrastruktur berbasis rantai-pasok di Negara RI akhir-akhir ini. “Pemerintah Kabinet Kerja (2014-2019) mempercepat pembangunan infrastruktur. Hasilnya, volume naik 2,5 kali dari sebelumnya;  kualitas dan kecepatan dikedepankan; biaya disesuaikan dengan kualitas dan kecepatan karena pendanaan berasal dari pengalihan subsidi BBM; Pemerintah sepakat merevisi UU No.19 tahun 1999 agar bernafas industri manufaktur dan penegasan peran Pemerintah memimpin transformasi industri konstruksi. Maka industri pracetak dan prategang harus komit mendukung dan meningkatkan kapasitas 30% volume beton konstruksi; pemetaan supply and demand secara tepat agar Pemerintah dapat menciptakan pemerataan sosial-ekonomi melalui infrastruktur. Contoh penerapan pembangunan infrastruktur berbasis rantai pasok adalah Renovasi stadion Gelora Bung Karno (GBK), LRT Palembang, LRT Kelapa Gading, dan Double track. Contoh karya swasta adalah Jembatan Grand Wisata, Jembatan Sumarecon bekasi, jalan layang Sumarecon Kelapa Gading,” ungkap Dr. Ir. Hari Nugraha Nurjaman.

Kamis pagi (16/8/2018) di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara (Jakarta Pusat), Presiden RI Joko Widodo merilis data pembangunan infrastruktur 4 (empat) tahun terakhir. “Tol laut terus kita kuatkan konektivitasnya dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, yang dari tahun 2015 sampai 2017 sudah mencapai 477 lokasi. Antara tahun 2015 sampai 2017, sudah terbangun jalur kereta api yang panjang akumulatif-nya sekitar 369 kilometer spoor rel kereta, sudah terbangun 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol yang sudah operasional. .. Begitu juga saat Pemerintah membangun waduk, bendungan, dan irigasi agar petani-petani di seluruh Indonesia dapat melakukan panen lebih dari satu kali,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 16/8/2018). 

Amanat UUD 1945 Psl 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”; Psl 28H ayat (2)  : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”; Psl 33 ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Psl 34 (3) : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Oleh: Fens Alwino (Jakarta)