• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


AI, Negara RI & Perang Dingin Asia-Pasifik Abad 21

Tahun 2017, PricewaterHouseCoopers (PwC) memperkirakan bahwa produk dan sistem Artificial Intelligence (AI) bakal menyokong sekitar 15,7 triliun dollar AS perputaran ekonomi dunia tahun 2030. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok bakal menempati papan atas AI dunia abad 21. AI tidak hanya berdampak terhadap ekonomi global, tetapi juga pertahanan-keamanan Negara dan transformasi perang abad 21 (Bloomberg, 28/6/2017).

Pusat syaraf kota-kota cerdas (smart cities) berbagai negara, bakal berbasis AI. Maka AS, Tiongkok, Rusia, dan Perancis—4 negara unggul Komunikasi Strategi awal abad 21--sama-sama yakin bahwa negara penguasa generasi baru jaringan 5G telekomunikasi bakal meraih keunggulan militer, intelijen, dan ekonomi abad 21 (AFP, 29/1/2019).

Tahun 2010, National Security Agency (N.S.A) asal AS menerobos ke markas Huawei, rakasasa telkom Tiongkok (operasi Shotgiant)—akhirnya tersingkap oleh Edward J. Snowden yang kini tinggal di Rusia (Moskwa). Hingga 2013, Huawei sudah mendominasi Inggris. Pemerintah Inggris merespons dengan menciptakan sistem agar kode sumber dan piranti lunak Huawei tersedia bagi GCHQ—markas pemecah code Inggris.

Juli 2018, aliansi jaringan intelijen ‘Five Eyes’ membahas Huawei dan jaringan 5G dalam pertemuan tahunan di Halifax, Nova Scotia. Hasilnya, aksi bersama memblok Huawei membangun jaringan di Eropa dan Amerika. Bahwa Huawei dan 5G sudah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional ‘Five Eyes’ (Adam Satariano, Joanna Berendt & Katie Benner, 29/1/2019).

Sejak Januari 2019, AS merilis kebijakan ‘perang’ global terhadap Huawei, raksasa telekomunikasi asal Tiongkok; Washington (AS) menekan Polandia agar membatalkan pembangunan generasi jaringan 5G Huawei di Polandia; Inggris dan Jerman juga didesak oleh Washington agar keluar dari kerjasama dengan Huawei, karena risiko keamanan terhadap Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) (David E. Sanger, Julian E. Barnes, Raymond Zhong, dan Marc Santosa / The New York Times, 26/1/2019).

Jaringan 5G memudahkan konsumen, intelijen, dan penyerang siber (cyberattackers). Hal ini memicu risiko pengguna Huawei. Alasannya, menurut William R. Evanina, Direktur National Counterintelligence and Security Center AS : “It’s important to remember that Chinese company relationships with the Chinese government aren’t like private sector company relationships with governments in the West. China’s 2017 National Intelligence Law requires Chinese companies to support, provide assistance and cooperate in China’s national intelligence work, wherever they operate.” (The New York Times, 26/1/2019).

Jadi, UU Intelijen Tiongkok Tahun 2017 memerintahkan bahwa di mana pun perusahan swasta Tiongkok beroperasi, harus mendukung, membantu dan bekerjasama dengan jaringan kerja intelijen Tiongkok. Tidak ada pilihan lain bagi AS dan sekutunya. Hasil wawancara The New York Times (26/1/2019) dengan para mantan pejabat pemerintah, intelijen, dan eksekutif telekom AS menyiratkan bahwa G5 menciptakan kalkulus-zero-sum bagi Pemerintah AS Trump di Gedung Putih (AS); maka hanya ada satu pemenang tunggal sistem senjata AI.

Namun Ren Zhengfei, pendiri Huawei tahun 1987 dan mantan Tentara Merah Tiongkok (People Liberation Army/PLA), awal Januari 2019, membantah Huawei bekerja untuk PLA; namun, tahun 2018, Australia terlanjur melarang operasi Huawei pasok 5G. Vodafone Group di London (Inggris) Januari 2019, menghentikan sementara pembelian alat 5G Huawei. Desember 2018, Kanada menahan top eksekutif Huawei, Meng Wanzhou (putri Ren), atas permintaan AS.

Sejak 2018, sinyal persaingan teknologi AI antara AS, Tiongkok, dan Rusia, mulai nyata secara terbuka. Hal itu terbaca dari rilis program Tiongkok Oktober 2018 yang merekrut 31 anak muda  untuk Beijing Institute of Technology—lembaga riset militer Tiongkok, dan Rusia Agustus 2018 merilis program sistem senjata Artificial Intelligence (AI) yang bakal menentukan kehandalan robot-robot mikroskopis, jaringan komputer (computer worms), kapal selam, drone, tank-tank robot tanpa personil, dan kapal selam nuklir tanpa personil (unmanned) sebagai sistem senjata (Peter Apps, 15/1/2019).

Januari 2019, Pemerintah Polandia menahan dua aktor spionase: mantan pejabat intelijen (Piotr Durbajlo) dan karyawan Huawei (Wang Weijing) yang memperkuat bukti tudingan AS. Piotr Durbajlo dituding sebagai otak di balik penetrasi Tiongkok ke jaringan komunikasi paling rahasia Polandia. Begini riak geopolitik perang dagang AS vs Tiongkok. Karena dari markasnya di Shenzhen (Tiongkok), Huawei mampu mengakses dan mengendalikan beberapa jaringan di berbagai negara.

Tahun 2018, AT & T dan Verizon berhenti menjual HP Huawei karena Huawei melengkapi cepisnya dengan serangkaian chip komputer bukan buatan AS dan Eropa. Menurut National Security Agency (NSA) di AS, hal ini membuka peluang bagi Huawei kontrol setiap elemen dari jaringan HP Huawei—peluang kejahatan, spionase atau operasi tertutup lainnya. Sejak 2018, Huawei mengalahkan Apple asal AS sebagai penyedia HP terbesar dunia. Tahun 2018, Huawei meraih penghasilan 100 miliar dollar AS, dua kali Cisco dan melebihi IBM asal AS.

Di AS, Pentagon meminta Defense Innovation Board—tokoh-tokoh senior Silicon Valley dan penasihat teknologi militer AS – untuk merumuskan prinsip-prinsip etik AI dalam perang. Perancis dan Kanada akhir 2018 membahas isu ini melalui forum panel internasional. Rusia dan Tiongkok tampaknya memilih rute lain. Misalnya, Rusia merilis strategi ‘road-map’ AI pertengahan 2019; Tiongkok mulai menggunakan AI mass automatic surveillance—piranti lunak pengenal wajah (facial recognition) sejak 2018 (AFP, 24/10/2018), khususnya penerapan terhadap etnik Uighur. Sedangkan ahli-ahli AI asal Perancis dan AS, belum sepenuhnya masuk ke zona militer. Misalnya, karyawan Google tolak rencana kontrak dengan Pentagon dalam bidang AI untuk memproses video hasil drone di AS (Reuters, 15/1/2019).

Februari 2019, Presiden AS Donald Trump menanda-tangan satu ‘executive order’ : “American AI Initiative’—kanal bagi AS bermitra dengan sekutunya di bidang AI. Tiongkok sudah merilis kebijakan serupa : ‘New Generation Plan’ tahun 2017—strategi memimpin AI dunia sejak 2030 melalui AI akademik, militer, dan komersial. Pilar awal perusahan teknologinya (‘national team’) ialah Baidu (sejak 2017 khusus teknologi intelijen berbasis otak manusia), Alibaba (khusus smart cities), dan Tencent (visi komputer dan aplikasi medis). Dari Moskwa, Rusia, Presiden Vladimir Putin merilis pernyataan : “Whoever becomes the leader in this sphere (AI, red) will become the ruler of the world.” Rusia membangun proyek pianti keras militer berbasis Al (Adrian Pecotic/Foreign Policy, 5/3/2019).

Apakah AI dapat memberi keunggulan strategis pada sektor hankam Negara? Dalam 10-20 tahun ke depan, tampaknya teknologi AI belum sepenuhnya meraih human-level AI yang menggantikan atau mengalahkan manusia. Karena itu, sejumlah negara memberi sektor swasta mengembangkan AI, termasuk AI keamanan nasional, misalnya facial recognition software dan object classification atau drone dan monitoring populasi. Hal ini antara lain terlihat dari petisi ribuan karyawan Google menolak kemitraan dalam proyek Project Maven—proyek militer menggunakan AI memproses video dari drone-drone. Sedangkan Rusia hendak mengembangkan AI guna menciptakan senjata lebih canggih seperti AK47 dan self-guided-missile. Karena itu, industri pertahanan Rusia memimpin riset dan aplikasi AI.

***

Stockholm International Peace Research Institute / SIPRI (2019) merilis laporan bahwa anggaran militer dunia naik ke 1,8 triliun dollar AS tahun 2018 atau naik 2,6% dari tahun 2016. Dari jumlah itu, AS dan Tiongkok menghabiskan 899 miliar dollar AS. Tahun 2018, anggaran militer AS mencapai 649 miliar dollar AS dan Tiongkok menghabiskan 250 miliar dollar AS tahun 2018 atau 10 kali lebih besar dari thun 1994 dan 14% dari total anggaran militer dunia (David Brennan/Newsweek, 29/4/2019).

Kamis (6/6/2019) dari Washington (Amerika Serikat) sinyal eskalasi perang dagang (trade war) AS vs Tiongkok ke persaingan militer atau ‘perang dingin’ mulai tampak. Kongres AS mendapat informasi informal proposal penjualan sistem senjata AS ke Taiwan. Jenisnya sangat beragam untuk kesiapan “perang”, misalnya, 108 tank General Dynamics Corp M1A2 Abrams dan M60 Patton, 1.240 TOW rudal-rudal anti-tank, rudal-rudal Javelin buatan Lockheed Martin Corp dan 409 Raytheon Co, dan Stinger sistem senjata anti-pesawat tempur portabel. Maret 2019 di Washington, Pemerintah AS merespons permintaan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen tentang jual-beli senjata dari AS, yang membuat geram Beijing (Tiongkok) (Mike Stone, Patricia Zengerle/Reuters, 6/6/2019).

Arsitek di balik penjualan senjata AS ke Taiwan adalah penasihat dagang Presiden AS Donald Trump, Peter Navarro, sejak 2018. Untuk meredam pengaruh Tiongkok terhadap AS, Profesor emeritus Peter Kent Navarro (68)—penulis buku Death By China (2011)—merekomendasi bahwa kenaikan tarif 43% barang impor Tiongkok ke AS, penolakan pakta-pakta perdagangan dengan Tiongkok, memperkuat hubungan militer AS-Taiwan, dan meningkatkan belanja militer AS (Foreign Policy, 20/3/2017).

Rekomendasi Navarro itu pula memuluskan rencana penjualan 34 drone ScanEagle, buatan Boeing Co asal AS ke Pemerintah Malaysia, Republik Indonesia, Filipina, dan Vietnam seharga 47 juta dollar AS. Targetnya ialah intelligence-gathering di kawasan Laut Cina Selatan—zona sasaran operasi angkatan laut Tiongkok pada pulau-pulau yang didudukinya, yang memicu gesekan dengan Brunei, Negara RI, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam (Yimou Lee/TAIPEI; Ben Blanchard & Cate Cadell/BEIJING, Reuters, 6/6/2019).

Jepang memesan 105 jet tempur F-35 asal AS. Sehingga Jepang memiliki F-35 paling banyak di antara negara-negara sekutu AS guna mendukung kebijakan Jepang sejak 2016 yakni “Free and Open Indo-Pacific” dan promosi “rule of law, freedom of navigation and free trade” di Laut Cina Selatan serta mengimbangi dan melampaui jet tempur siluman generasi ke-5 J-20 PLA Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Negara-kepulauan Jepang.

Sekitar 12 sekutu AS telah memesan F-35. Australia memesan 72 F-35 seharga 17 miliar dollar AS; Korea Selatan memesan 40 F-35 buatan Lockheed Martin di AS. Rencana jual-beli senjata ini sudah muncul tahun lalu dan konfirmasinya berlangsung saat kunjungan 4 hari Presiden AS Donald Trump ke Jepang pada Mei 2019 (Lee Jeong-ho, Kristin Huang & Zhenhua Lu, 29/5/2019).

Sejak awal Februari 2019, AS mundur dari 1987 INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) Treaty. “We really have no choice,” papar Presiden AS Donald TrumpINF 1987 hasil kesepakatan Presiden Ronald Reagen (AS) dan Presiden Mikhail Gorbachev guna meredam lomba senjata nuklir  (Michael Krepon/Forbes, 2019)  Karena perjanjian itu hanya melibatkan khususnya AS dan Uni Soviet—sedangkan Tiongkok bebas dari kewajiban perjanjian itu. Usul Kongres AS antara lain pengembangan rudal jelajah darat guna mengimbangi senjata Tiongkok (Joel Gehrke, 2/6/2019).

Episode rivalitas AS vs Tiongkok di Asia Pasifik hanya satu contoh dari persaingan menguasai rute stategis ekonomi-maritim. Sejak akhir abad 20, kebijakan departemen pertahanan AS (Pentagon) di bidang isu ekonomi dan maritim, mulai bergeser dari fokus ‘Eurocentric’ ke ‘Asia-Pacific-centric’. Isu utamanya ialah dampak ekonomi terhadap kehadiran angkatan laut Amerika Serikat di zona strategis secara ekonomi-maritim seperti Asia-Pasifik (Sam J. Trangedi, 2002:11). Indikatornya antara lain pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik, khususnya Tiongkok, yang berdampak terhadap lonjakan kebutuhan pasokan energi.

Tahun 2008, pusat gravitasi ekonomi dunia (the world’s economic centre of gravity atau WECG), menurut hasil riset dan analisa Danny Quah (2011:1), telah bergerak ke Izmir dan Minsk (Eropa Timur)—sisi timur Helsinki dan Bucharest atau bergerak sejauh 4.800 km sepanjang permukaan bumi atau sekitar 75% radius permukaan bumi dari pertengahan Lautan Atlantik tahun 1980 ke zona antara India-Tiongkok tahun 2050.

Perkiraan dan analisa Danny Quah (2011:1) merujuk pada kegiatan ekonomi penduduk planet bumi dari PDB hampir 700 lokasi di permukaan bumi. Maka jika melihat pergeseran dari zona Eropa Barat tahun 1980 ke zona antara India dan Tiongkok hingga tahun 2050, telah terjadi pergeseran sejauh 9.300 km atau 1,5 kali radius permukaan planet bumi.

Menurut Departmen of Defense (DoD) AS / Pentagon (2001), bahwa kemungkinan lebih dari 50% produksi minyak asal Timur-Tengah digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi zona Asia Pasifik sejak awal abad 21. Sebagian besar tanker pasokan dan distribusi minyak ini akan melintasi rute celah sempit Selat Hormuz antara Iran dan Oman dan Selat Malaka antara Negara Republik Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Maka sejak 2001, AS menggeser maritime-power-nya dari Eropa ke Asia Pasifik.

Kini tiba saatnya, Rakyat dan Pemerintah Negara RI, merespons lahirnya Tata Dunia Baru Abad 21 dengan Negara RI sebagai titik patokan dan arah tata-dunia baru abad 21 yang ramah-lingkungan, mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim, damai, adil, kontrol ledakan penduduk, dan konservasi budaya- keragaman-hayati sesuai amanat UUD 1945 dan alinea 4 Pembukaan UUD 1945 tentang Pancasila Dasar RI yang berkedaulatan Rakyat.

Pilihan kita ke depan ialah Badan Riset Nasional menjadi pusat riset sains dan teknologi strategis (stategic sciences) untuk Rakyat, Bangsa dan Negara serta dunia, dan mengembangkan ‘Sciences of Sustainability’ guna merawat Negara sebagai sesuatu yang bernyawa dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Membangun pusat studi filsafat Negara RI, Pancasila, agar dapat dipelajari oleh negara-negara lain. Obyek studi ilmiah diarahkan ke pemulihan biosfer, atmosfer, dan hidrosfer planet bumi. Karena tanda planet kian rapuh ialah air sehat dan segar kian merosot, dan lapisan ozon kian terkoyak di langit—itu pula adalah tanda merosotnya berkat Allah pada kehidupan di planet bumi.

Dari sejarah, kita kutib dan ingat pesan para pendiri Negara-Bangsa RI. “Dalam peperangan dunia pertama, Bangsa Indonesia dengan cita-citanya terjerumus ke dalam jurang penjajahan. Dalam peperangan dunia kedua, berkat bantuan Balatentara Dai Nippon, dan berkat kesungguhan perjuangan Rakyat Indonesia, kita ditakdirkan Tuhan, naik dari kedudukan jajahan menjadi Rakyat Negara merdeka. Jadi bentuk Negara Indonesia yang merdeka-berdaulat itu ialah suatu Republik Indonesia yang tersusun atas faham unitarisme.” Begitu cuplikan paparan Moh. Yamin, anggota BPUPKI, pada Sidang Pertama BPUPKI 29 Mei di Gedung Pjambon tentang Pembicaraan Dasar Negara Indonesia. Sidang itu dipimpin oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Sekretariat Negara RI, 1992:23).

Saat Perang Dunia II, zona Indonesia diduduki oleh Armada ke-16 Jepang, yang umumnya bersikap toleran hingga batas-batas tertentu terhadap kegiatan politik pejuang pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia (Benda, Harry J, 1958; Beasley.W., 1987). Tentara Pendudukan Jepang di Indonesia yakin bahwa Rakyat Indonesia, seperti halnya Rakyat Asia, seperti diri mereka sendiri telah dikorupsi selama tiga abad oleh kolonialis dari Eropa Barat. Apa yang dibutuhkan ialah satu seishin (semangat) nasionalisme ala Jepang khususnya melalui bahasa dan budaya; misalnya, sejumlah tokoh Bangsa Indonesia merespons positif terhadap nilai-nilai samurai Jepang.

Pada zaman Jepang di Indonesia, ada komite-komite standardisasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional seperti isi Sumpah Pemuda 1928;  penolakan simbol penjajahan Belanda disebarkan melalui drama, film-film, dan seni. Misalnya, tentara Jepang membiarkan arak-arakan massa di Jakarta merayakan penghancuran patung Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jenderal abad 17 di Batavia. Tidak seperti di koloni Korea, Tentara Jepang di wilayah bekas Hindia Belanda, tidak memaksakan penggunaan kebudayaan Jepang. Jepang merekrut orang Indonesia untuk pos militer dan pos pegawai lebih rendah (Nino Oktorino, 1969; Friend, Theodore, 1988; Lebra, Joyce C., 1977).

Jepang bergantung pada priyayi di Jawa dan uleebalang di Aceh. Jepang membutuhkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta untuk mobilisasi Rakyat Indonesia selama perang tahun 1943-1945 di Asia Pasifik. Kemudian di Jakarta, Pemerintah Balatentara Dai Nippon memerintahkan pembentukan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang asal Indonesia dan 8 orang anggota istimewa dari Dai Nippon. Ir. Soekarno terpilih menjadi ketua Panitia Hukum Dasar BPUPKI yang menyusun draft Undang-Undang Dasar Indonesia merdeka.

Namun, di sisi lain, khususnya nilai ekonomi Pulau Jawa terutama tenaga-kerja dan infrastruktur untuk mendukung strategi perang Jepang di Asia Pasifik, Armada ke-16 Jepang memobilisasi sekitar 4 juta romusha kerja-paksa pada proyek-proyek konstruksi pertahanan dan pembangunan ekonomi di Jawa. Sekitar 270 ribu romusha dikirim ke luar bekas Hindia Belanda dan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Jepang di Asia Tenggara. Setelah perang berakhir, hanya sekitar 52.000 romusha direpatriasi ke Jawa (Beasley, W.G, 1987)

Soepomo, anggota BPUPKI, mendapat kesempatan pidato pertama pada Sidang BPUPKI 31 Mei 1945 di Gedung Pejambon, Jakarta. “Indonesia berada di Asia Timur Raya. Dari lingkungan itu anggota yang lain-lain misalnya negeri Nippon, Tiongkok, Manchukuo, Filipina, Thai, Birma, ialah bukan negara Islam. ... Oleh karena itu, saya menganjurkan dan saya mufakat dengan pendirian yang hendak mendirikan Negara Nasional yang bersatu..” (Sekretariat Negara RI, 1992:32-33).

Pada 1 Juni 1945 Sidang BPUPKI Gedung Pejambon, Jakarta, anggota BPUPKI Ir. Soekarno merilis pidato : “...Maka manakah yang dinamakan tumpah-darah kita, tanah air kita? Menurut  geopolitik, maka Indonesialah Tanah Air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah s.w.t. menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah Tanah Air kita!...” (Sekretariat Negara RI, 1992:63). Maka lahirnya tata-dunia baru abad 21, secara geopolitik dan geostrategi, dari zona NKRI!

 

Oleh: Komarudin Watubun