• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


UU Informasi Transaksi Elektronik & Keterbukaan Pemerintahan Negara

Tahun 1998 atau kira-kira 21 tahun silam, Vito Tanzi duduk di kursi Direktur bidang fiskal pada Dana Moneter Internasional (Director of Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund/IMF). Tanzi saat itu sedang belajar pada Collegium Budapest, Institute for Advanced Study di Budapest dan meneliti sebab-sebab, akibat, lingkup, dan resep obat korupsi di seluruh dunia (Vito Tanzi, 1998).

Hasil risetnya dirilis melalui Staff Papers IMF bulan Desember tahun 1998. Tanzi menyebut korupsi sebagai ‘penyakit yang mesti diobati’. Khusus perihal korupsi di Negara RI, Tanzi menyebutnya : ‘institutionalizing corruption’ atau korupsi terlembaga dalam seluruh mata-rantai praktek birokrasi, perizinan, sistem peradilan, regulasi, lisensi, dan sejenisnya yang membutuhkan otorisasi Pemerintahan (Administrasi) Negara (Vito Tanzi, 1998: 578).

Sebelumnya tahun 1978, Drs. Moh Hatta melukiskan korupsi di Negara RI telah memasuki fase ‘budaya korupsi’. Tahun 1971, ketika Drs. Moh Hatta—proklamator kemerdekaan Bangsa Indonesia—berobat ke Belanda, Seketariat Negara mengurus biayanya. Karena beliau adalah mantan Wakil Presiden RI dan proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Wajar dan berhak mendapat palayanan dari Negara.

Usai berobat ke Belanda, Bung Hatta merinci semua pengeluarannya, dan duit sisanya dikembalikan ke Negara melalui Seketariat Negara. (K. Tatik Wardayati/Intisari, 26/10/2018; M. Akbar Wijaya/Republik, 7/9/2016). Di sisi lain, Drs. Moh Hatta juga melihat tren budaya korupsi di sejumlah lembaga dan badan Negara—‘lembaga basah’—sejak akhir 1970-an.

Bung Hatta ada benarnya. Jumat (15/10/2010), misalnya, dari Washington (Amerika Serikat), lembaga riset-kajian World Justice Project (WJP) merilis laporan indeks penegakan hukum (Rule of Law Index) dalam tata-kelola 35 pemerintahan negara di berbagai zona dunia.

WJP (2010) melaporkan bahwa pemerintahan negara Swedia dan Belanda duduk pada ranking tertinggi kategori : (1) korupsi minim; (2) peraturan stabil, transparan, jelas dan pasti; (3) regulasi efektif; (4) ada keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan; dan (5) ada akses publik ke sistem peradilan. Sedangkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilukiskan : “... dragged down by  weak justice systems and corruption.” (World Justice Project, 2010). Jadi, sistem peradilan rapuh dan korupsi membuat ranking penegakan hukum Negara RI merosot.

***

Korupsi ibarat penyakit selalu bersama organisasi manusia. Vito Tanzi melukiskan sulitnya mengobati penyakit korupsi karena tindakan dan perilaku korup selalu terjadi dalam ‘proses gelap-gulita’. “The behavior is often difficult to observe because acts of corruption do not typically take place in broad daylight!” (Vito Tanzi, 1998: 565).

Karena korupsi selalu terjadi dalam praktek pemerintahan yang tidak transparan sehingga tidak akuntabel, maka lahir satu hasil rekomendasi penting pertemuan puncak wakil-wakil komisi informasi sekitar 38 Negara Mitra Keterbukaan Pemerintahan (Open Government Partnership Global Summit) ke-6 di Ottawa, Kanada, Jumat (31/5/2019). Yakni keterbukaan informasi publik guna meredam dan mencegah praktek korupsi dalam tata-kelola pemerintahan Negara.

Open Government Partnership (OGP) dirilis 20 September 2011 di sela-sela pertemuan Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Sebanyak 8 Kepala Negara/Pemerintah – Pemerintah RI, Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat--mendukung Open Government Declaration. Ke-8 negara pendiri OGP menerima komitmen wakil 38 Pemerintah negara anggota PBB untuk bergabung ke OGP (U.S. Department of State, 2012).

Komitmen, tujuan dan sasaran OGP ialah (1) transparansi, (2) partisipasi Rakyat, (3) akuntabilitas atau mencegah korupsi, dan (4) penggunaan teknologi dan inovasi untuk memperkuat tata-kelola pemerintahan (OGP, 2019). 

Ke-4 poin tujuan dan komitmen OPG tersebut di atas sangat relevan dengan penjabaran dan pemanfaatan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Negara RI. Khususnya berkaitan dengan gagasan Kementerian Hukum dan HAM RI tentang perlunya revisi lagi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Humas Setkab RI, 2/8/2019).

Kementerian Hukum dan HAM RI antara lain belajar dari Amnesti Baiq Nuril. Bahwa tata-kelola pemerintahan Negara harus memperkuat tugas konstitusionalnya melindungi dan melayani hak-hak dasar Rakyat sesuai amanat UUD 1945. Ini adalah roh dasar Negara-Hukum. Karena kewenangan berisiko korup. Lord Acton, April 1887, menyebut : ‘Power tends to corrupt!” Bahwa kekuasaan, tanpa kontrol, berisiko korup.

Senin (15/7/2019), Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menerima Baiq Nuril yang mengajukan surat permohonan amnesti ke Presiden RI Joko Widodo di Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan (Humas Setkab RI, 15/7/2019).  Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menetapkan : “ Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” 

Senin (15/7/2019), Presiden RI Joko Widodo mengirim surat permintaan pertimbangan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril kepada Ketua DPR RI. Isi surat bernomor R-28/Press/07/2018 itu, antara lain : “Perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan dipandang semata-mata sebagai upaya memperjuangkan diri dalam melindungi kehormatan dan harkat martabatnya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu.”

Baiq Nuril adalah guru SMAN 7 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Bara (NTB). Tahun 2015, Baiq Nuril dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan bahwa Baiq Nuril merekam dan menyebarkan suatu percakapan telepon yang akhirnya beredar luas di masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Mataram (NTB) memvonis bebas Nuril.

Jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. MA menyatakan Baiq Nuril bersalah karena melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE Tahun 2016. Isi Pasal 27 ayat (1) UU ITE Tahun 2016 : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Rabu (26/9/2018), MA menolak Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril Nomor 83PK/Pid.Sus/2019.

Kamis (25/7/2019), Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, menyetujui pertimbangan amnesti dari Presiden RI Joko Widodo untuk Baiq Nuril. Seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap laporan pertimbangan amnesti yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik. Senin pagi (29/7) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menanda-tangan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberian amnesti bagi Baiq Nuril Maknun (Humas Setkab RI, 29/7/2019).

Jadi, dari contoh keteladanan Bung Hatta, 4 komitmen OGP, dan amnesti Baiq Nuril Maknun tersebut di atas, kini tiba saatnya Rakyat dan Pemerintah RI melahirkan UU ITE yang dapat mencegah dan meredam korupsi; mendorong transparansi, kejelasan, dan kepastian peraturan; efektivitas regulasi; akuntabilitas pemerintahan; dan tersedia akses publik ke sistem peradilan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan Negara meraih cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945. 

Oleh: Komarudin Watubun