• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


‘Zero Tolerance’ Impor Sampah & Limbah B3

Beberapa bulan terakhir, ekspor plastik daur-ulang (recycled plastic) Negara RI turun sekitar 70%. Karena kekurangan bahan-bahan baku akibat ketatnya regulasi impor sampah (waste trade) di Negara RI. Industri daur-ulang plastik di Negara RI, menggunakan bahan baku berupa sampah dan sisa plastik impor. (Bernadette Christina Munthe/Fransiska Nangoy, Susan Fenton/ Reuters, 23/8/2019).

Selasa siang (27/8/2019) pada Rapat Terbatas tentang Impor Sampah dan Limbah, di Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat), Presiden RI Joko Widodo merilis dasar dan arah kebijakan pengendalian impor sampah dan limbah dari Negara RI. Yakni (1) memaksimalkan potensi sampah di dalam negeri lebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri; (2) mempercepat penyelesaian regulasi perbaikan tata-kelola impor sampah dan limbah; (3) penegakan aturan dan pengawasan dengan ketat terhadap impor sampah dan limbah ke Negara RI. (Humas Setkab RI, 27/8/2019).

Pemerintah RI bersikap hati-hati terhadap impor sampah dan limbah. Alasannya, impor sampah, misalnya scrap kertas dan plastik dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri daur-ulang dalam negeri, namun di sisi lain, berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama jika bahan sampah atau limbah impor tidak dapat didaur-ulang dan terkontaminasi Bahan Beracun Berbahaya (B3). (Humas Setkab RI, 27/8/2019).

Rapat Rapat Terbatas tentang Impor Sampah dan Limbah itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menperin Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Wakil Menkeu Mardiasmo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (Humas Setkab RI, 27/8/2019).

Menurut Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), hingga Agustus 2019, bahwa lebih dari 400 kontainer sampah dan limbah telah diekspor dari Negara RI, dan masih ada sekitar 1.262 – 1.380 kontainer harus diperiksa; jika hasil pemeriksaan menunjukkan ada tumpangan limbah dan sampah, harus di-reekspor.

Tumpangan sampah pada impor skrap selama ini ke Negara RI, sangat beragam misalnya bekas infus, pampers, bekas ampul suntik obat, aki bekas dan lain-lain. Negara asalnya (importir) antara lain Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman, Hong Kong dan lain-lain. Kebijakan Pemerintah RI, menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, yakni ‘zero tolerance’ terhadap sampah dan limpah B3. (Humas Setkab RI, 27/8/2019).

***

Amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Negara RI ialah (1) melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan Bangsa dan (4) menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menciptakan ketertiban dunia, Pemerintah RI memang harus tegas mengendalikan impor sampah dan limbah serta melarang impor limbah dan sampah B3. Hal ini sangat penting jika melihat tren lonjakan perdagangan sampah di dunia sejak akhir abad 20 M.

Juni 2019, Pemerintah RI mengembalikan impor sekitar 100 ton limbah kertas karena terkontaminasi bahan plastik, karet, popok dan lain-lain. Menurut data Kementerian Perindustrian RI (2019) bahwa akhir-akhir ini, industri daur ulang-plastik Negara RI  mendapat pasokan 913.000 ton sampah plastik dari dalam negeri dan mengimpor sekitar 320.000 ton tiap tahun. Sehingga potensi ekspor plastik daur-ulang tahun 2019 berkisar sebesar 441 juta dollar AS, naik dari 370 juta dollar AS tahun 2018 (Reuters, 27/8/2019).

Di Asia, perkiraan Pemerintah Jepang (2006) menyebutkan bahwa Asia menghasilkan lebih dari 3 miliar ton limbah padat tahun 2000 dan sekitar 9 miliar ton tahun 2050. Sedangkan data UNEP-PBB (2005) memperkirakan bahwa kota padat limbah (MSW) generasi di kawasan Asia Timur dan Pasifik meningkat pada tingkat 3% - 7% tiap tahun. Negara-negara Asia Selatan juga menunjukkan tren serupa.

Analisis data dari Basel Convention Secretariat (2006) memperkirakan bahwa hingga tahun 2025, berdasarkan tren sejak tahun 1995, Malaysia, Negara RI, Vietnam, India, Bangladesh, Mongolia, Tiongkok, Filipina, dan Thailand bakal mengalami peningkatan signifikan timbunan limbah per kapita; meskipun Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang bakal menurun. Tiongkok dan India perlu mendapat perhatian khusus. Karena tahun 2004, kota-kota Tiongkok menghasilkan sekitar 190 juta ton limbah padat dan tahun 2030 bakal berkisar 480 juta ton limbah padat. Selama ini, hanya Tiongkok mencatat lonjakan limbah padat secepat ini (World Bank, 2005).

Di sisi lain, sejak akhir abad 20, komposisi sampah dan limbah telah bergeser ke plastik dan kertas (Daniel et al, 1999). Awal abad 21, kota-kota besar di India menghasilkan lebih dari 6.000 ton limbah padat per hari, dan Kota New Delhi (India) menghasilkan lebih dari 3.500 ton. Tahun 2030, India mungkin menghasilkan lebih dari 125.000 metrik ton limbah tiap tahun (Gupta, 2004). Tren ini kurang lebih serupa di Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Nepal, dan Sri Lanka (Visvanathan & Glawe, 2006).

Selain sampah plastik dan kertas, akhir-akhir ini sampah elektronik (e-waste) sangat berisiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hingga tahun 2014, di seluruh dunia terdapat sekitar 41 juta ton sampah e-waste dan diperkirakan naik sekitar 3-5% per tahun (Amit Kumar et al, 2017).

Meskipun jumlah e-waste tidak terlalu besar dari total volume sampah di dunia, namun limbah elektronik sangat berbahaya; karena sampah jenis ini mengandung antara lain bahan beracun misalnya timbal, kadmium, merkuri, dan lain-lain; jika e-waste dapat larut ke dalam tanah, seiring waktu mempengaruhi masyarakat di lokasi itu; jika limbah elektronik dibakar dalam insinerator, dioksin dan furan yang beracun, berbahaya terhadap lingkungan hidup. (Amit Ray, 2008:5).

Atas prakarsa Peserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Basel di Swiss terlaksana akhir 1980. Hasilnya, rancangan regulasi mengenai pengetatan atas pembuangan limbah beracun dan turunannya terhadap dampak lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Konvensi Basel ini mulai diratifikasi oleh negara peserta sejak tahun 1990. Hingga tahun 2019, sebanyak 170 negara telah menanda-tangan Konvensi Basel.

Konvensi Basel mulai berlaku sejak Mei 1992. Konvensi ini secara ketat mengatur perputaran dan perdagangan lintas batas negara limbah yang tidak dapat didaur-ulang dan limbah berbahaya . Eksportir limbah berbahaya harus mendapat persetujuan dari negara tujuan (importir) (Pearson, 2000).

Negara RI telah mempunyai Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, UU No. 18/2008 ini harus dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri (Permen), 7 materi Peraturan Pemerintah (PP), 6 materi Peraturan Daerah (Perda), dan 2 materi PP dan/atau Perda (sesuai kewenangan yang diatur oleh UU).

Hingga Agustus tahun 2019, beberapa isu telah diatur dalam PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP No. 81 Tahun 2012). Namun, PP belum rinci mengatur norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksana ketentuan umum. Hal-hal ini antara lain tentu sangat urgen segera diatur dalam regulasi dan ketentuan yang berkaitan dengan kendali impor limbah dan sampah. 

 

Oleh: Komarudin Watubun