• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kecepatan & Fleksibilitas UU Untuk Rakyat, Bangsa & Negara

Sejak Revolusi Industri melanda dunia 100 tahun terakhir, inovasi dan teknologi tidak hanya mengubah model-model bisnis, seperti model bisnis industri musik dan industri rekaman, tetapi juga mendorong perubahan-perubahan Undang-undang (legislasi) dan peraturan (regulasi) tentang hak cipta musik, rekaman, penerbitan, film, karya cipta literer, dan berbagai karya cipta lainnya di seluruh dunia, khususnya Eropa Barat dan Amerika Utara.

Contohnya UU Hak Cipta di Amerika Serikat (AS) (U.S. Copyright Law). Awal abad 21, siklus dan inovasi bisnis lahir dan berkembang dari revolusi teknologi media digital seperti Facebook, YouTube, Pandora, dan Instagram. Melalui media-media ini, pemegang hak cipta dapat memasarkan karya ciptanya seperti foto, musik, dan video seni, pendidikan, maupun komersial. Sehingga tahun 2013, Kongres Amerika Serikat (AS) memprakarsai kajian menyeluruh tentang hukum hak cipta Amerika Serikat (U.S. Copyright Law) akibat revolusi teknologi media. (House Judiciary Committee, 24/4/2013).

Ahli hukum hak cipta dan teknologi media Petteri Günther (2016) meneliti dan mengkaji dampak revolusi teknologi terhadap Undang-undang (UU). Hasilnya, revolusi teknologi media sangat mempengaruhi inovasi, model bisnis, hukum bisnis, UU hak cipta dan industri hiburan di negara-negara Uni Eropa awal abad 21.

Ketika digital economy khususnya e-commerce, mulai melanda Eropa, Amerika Utara, dan kawasan Asia Timur akhir abad 20, indikator daya-saing setiap Bangsa dan Negara, tulis Amelia  H. Boss (1991) ialah “accuracy, speed and efficiency.”  Yakni akurasi (informasi dan teknologi), kecepatan, dan efisiensi! Begitu pula legislasi dan regulasi hak cipta mengikuti revolusi teknologi.

Akibatnya, legislasi dan regulasi tidak memimpin arah perubahan model-model bisnis dan tata-kehidupan Rakyat. Legislasi dan regulasi umumnya terutama melihat dasar dan arah perubahan pasar industri produk-produk dan jasa-jasa, sebelum menyusun dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukumnya.

UU hak cipta (copyright law), misalnya, semakin rumit dan pasar-pasar karya-cipta yang dilindungi, menjadi lebih khusus dan lebih bersifat global. Konsumen dan pasar bergerak lebih cepat dan memimpin perubahan industri, manajemen, dan keuangan. Sedangkan legislasi dan regulasi hak cipta, misalnya, hanya mengikuti dan menyesuaikan diri. (Silver, 2013). Begitu lingkungan era sosial-ekonomi-digital dan globalisasi awal abad 21.

***

Senin siang (26/8/2019) pada Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, di Hotel Bidakara (Jakarta), Presiden RI merilis harapan bahwa legislasi lebih berkualitas dan cepat merespons dinamika nasional dan global serta melayani dan melindungi hak-hak Rakyat, kepentingan Bangsa dan Negara (Humas Setkab RI, 26/8/2019).

“Saya melihat ya maaf apakah tidak bisa kita evalusi agar lebih cepat tanpa mengurangi ketelitian, kecermatan kita dalam membuat setiap undang-undang sehingga kualitasnya juga akan semakin detail dan semakin baik... Mohon maaf,  mohon maaf ini mengingatkan saja kepada kita semuanya, agar kita ini bisa bekerja lebih cepat; karena sekarang ini, fleksibilitas kecepatan untuk memutuskan, kecepatan kita bertindak itu sangat menentukan sekali berjalan tidaknya lompatan-lompatan yang akan dilakukan oleh negara kita Indonesia,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 26/8/2019).

Amerika Serikat (AS) memiliki pengalaman khusus merespons revolusi teknologi, globalisasi, dan persaingan dalam Perang Dingin kubu AS vs kubu Uni Soviet pasca Perang Dunia II hingga awal 1990-an. Kubu AS akhirnya keluar sebagai pemenang dan unggul di bidang ekonomi, sosial, dan politik akhir abad 20. Apa resep rahasianya di bidang legislasi dan regulasi?

Bentuk tantangan AS di bidang sosial-ekonomi rata-rata sama dengan Negara RI awal abad 21, misalnya risiko pengangguran, inflasi, persaingan global, dan rapuhnya pertumbuhan ekonomi. Maka arsiteknya di sektor moneter dan perbankan, Alan Geenspan, Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve / Fed), tidak hanya menggunakan asumsi, konsiderans, dan teori-teori ekonomi; tetapi, Greenspan menggunakan model-model fisika, matematika, kalkulus, charts, dan intelijen data (Jack Pawelson, 2005).

Sejak 1987, fokus Alan Greenspan bidang sosial-ekonomi, hanya 6 (enam) titik strategis. Yakni (1) stabilitas keuangan dan ekonomi AS; (2) memerangi inflasi; (3) menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan (oasis of prosperity); (4) pasar harus taat hukum (rule of law); (5) keterbukaan pasar global; (6) keseimbangan keuangan dalam negeri dan global, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Keenam titik strategis ini adalah patokan pokok lan Greenspan untuk merilis kebijakan, menaikan atau menurunkan suku bunga Fed (Howard Rottham, 1999).

Setiap skenario kebijakan dan model fisika dan matematika ekonomi, mesti didukung oleh intelijen data. Misalnya, aliran pinjaman uang yang mencerminkan mobilitas penjualan rumah, tingkat suku bunga,  inventaris, komoditi seperti komputer, metal, minyak dan makanan. Untuk merumuskan suatu kebijakan, Alan Greenspan mengadopsi metode  ‘hunting for discrepancies’ dari ahli fisika Albert Einstein, yakni melacak berbagai ketidaksesuaian sebagai kunci menemukan teori-teori ekonomi yang paling mendasar.

Hasilnya, Greenspan menemukan banyak faktor penggerak perekonomian dunia selama ini. Bukan hanya kekuatan klasik konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, keuntungan bisnis, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, simpanan, pengangguran, dan inflasi. Kekuatan non-klasik penggerak ekonomi negara ialah siklus waktu, kehendak dan pilihan bebas tiap warga negara, sifat atau tradisi dan kondisi masyarakat, dan kekuasaan negara (Pemerintah). Karena itu, setiap regulasi ekonomi hanya bernilai atau bermanfaat jika dapat diuji atau teruji.

Berikutnya, Greenspan mengadopsi prinsip mekanika matriks tentang prinsip ketidak-pastian (uncertainty principle) antara lain dari Wiener Heisenberg tahun 1927. Dasar filofosinya ialah kekekalan perubahan atau panta rhei dari filsuf Heraclitus era pra-Masehi di Yunani atau keyakinan Prof. Soepomo, anggota BPUKI, bahwa masyarakat selalu dinamis, bergerak dan berubah sesuai zaman. 

Karena itu, regulasi dan legislasi perlu lentur guna menjamin keberlanjutan sosial-ekonomi dan prediktabilitas tata-ekonomi. Peraturan dan UU tidak kaku atau tidak tetap selamanya. Karena Masyarakat dan lingkungannya selalu berubah. Rincian hukum bisnis, misalnya, secara umum perlu fleksibel, kecuali prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) ekonomi Negara (Alan Greenspen, 2003).

Karena itu, sebetulnya, revisi UU dan peraturan di berbagai negara dari satu generasi ke generasi berikutnya selama ini adalah self-looking glass atau cermin perubahan atau dinamika dari struktur sosial dan ekonomi satu Negara dan lingkungan globalnya. Misalnya, sejak akhir abad 20 dan seiring dengan revolusi e-commerce dan ekonomi digital global, terjadi pergeseran dalam struktur ekonomi AS, jika dilihat dari Produk Domestik Bruto. Yakni produk-produk hasil karya cipta intelektual semakin meningkat, jika dibandingkan dengan produk-poduk fisik

Sehingga tren stuktur ekonomi AS itu menggeser tekanan dalam nilai-nilai aset dari properti fisik ke properti intelektual dan hak-hak legalnya. Pergeseran itu mungkin saja tampaknya hanya glasial atau permukaan, namun pergeseran valuasi aset dari materi-materi fisik ke produk ide (cipta) sebagai pencipta  the core of value mengalami akselerasi akhir-akhir ini. Untuk itu, AS harus cepat melindungi (legislasi dan regulasi) sektor hak cipta.

Khusus siklus perubahan yang harus direspons cepat oleh suatu UU dan peraturan, Alan Greenspan berpandangan bahwa tidak ada siklus ekonomi yang benar-benar identik. Siklus perubahan masyarakat dan lingkungannya ibarat teka-teki. “Selalu ada hal berbeda. Sesuatu yang tidak sepenuhnya tampak seperti masa lalu. Tidak pernah ada hal yang identik. Setiap siklus naik-turun ekonomi itu selalu merupakan teka-teki!” papar Greenspan pada Rapat Fed tanggal 22 September 1987 di Fed, AS (Bood Woodward, 2000).

Bagi Rakyat, Bangsa dan Negara RI, hal-hal prinsip ialah dasar dan arah Negara RI. Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menetapkan : “... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.” Jadi, UU dan peraturan harus cepat dan fleksibel menjabarkan amanat alinea ke-4 ini sejak awal abad 21 untuk Rakyat, Bangsa, dan Negara RI.

Hal prinsip ke-2 ialah tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia sesuai alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yakni (1) melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. UU dan peraturan perlu cepat dan fleksibel menjabarkan prinsip ini.

Oleh: Komarudin Watubun