• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Persaingan Pajak, Kedaulatan Negara & RUU Pajak Negara RI

Globalisasi memicu mutasi sistem pajak di berbagai negara, khususnya negara-negara Uni Eropa sejak akhir abad 20. Begitu tulis Rui M. Zeferino Ferreira, peneliti pada  Universidade de Santiago de Compostela, Galicia  di Spanyol dan Fábio Veiga, peneliti pada Universidade de Vigo, Galicia di Spanyol dan Capes Foundation di Brazil, dalam  Athens Journal of Law edisi Vol. 2, Issue 4, tahun 2016.

Rui M. Zeferino Ferreira et al (2016:254) menambahkan : “Tax competition promoted the growth of tax avoidance and abusive tax planning through the proliferation of countries, areas and regions of low or zero taxation.” Bahwa persaingan pajak antara-negara memicu aksi menghindari bayar-pajak dan perencanaan pajak tidak adil antara lain melalui penerapan pajak rendah atau zero pajak di sejumlah wilayah dan negara tertentu.

Kadar persaingan pajak antar-negara akhir-akhir ini sangat dipengaruhi oleh kadar integrasi suatu sistem ekonomi negara ke dalam globalisasi. Karena persaingan antar-negara merebut calon-calon investor, misalnya, mempengaruhi sistem dan struktur pajak negara-negara itu. Akibatnya, sistem dan struktur pajak negara membutuhkan fleksibilitas dengan dinamika lingkungan global dan digital akhir-akhir ini.

Di sisi lain, tantangan akibat persaingan pajak era globalisasi kini antara lain menciptakan lingkungan pajak guna memperkecil risiko menghindari pajak, mencegah kegiatan ilegal dalam sistem dan stuktur pajak negara, serta menciptakan sistem dan struktur pajak yang adil guna melahirkan pertumbuhan sosial-ekonomi-lingkungan yang berkelanjutan (Rumeur, 2015).

Hal pokok lainnya dari mutasi sistem pajak di era globalisasi ialah kedaulatan suatu negara. Misalnya, hasil riset dan kajian Schadler et al (2005) menemukan bahwa risiko-risiko dan dampak dari persaingan pajak antar-negara awal abad 21 sulit diatasi melalui respons kebijakan dan peraturan pajak di negara-negara anggota Uni Eropa.

Negara anggota Uni Eropa cenderung tidak menyerahkan peraturan pajaknya ke Komisi Eropa; proses harmonisasi pajak Uni Eropa berjalan lamban; alasannya, sistem pajak termasuk satu dari pilar kedaulatan negaranya yang masih tersisa dalam kerangka kerjasama ekonomi Uni Eropa (Beetsma and Jensen, 2005). Sehingga masih terjadi persaingan atau perbedaan pajak di antara negara-negara Uni Eropa. Meskipun menurut riset Brauckhoff (2012), persaingan pajak antara anggota Uni Eropa tidak berdampak terhadap pajak pendapatan dan pengeluaran dari Pemerintah.

Pelajaran ke-2 dari persaingan pajak antara negara-negara Uni Eropa ialah tarif pajak dan pendapatan riil pajak. Tarif pajak lebih tinggi tidak serta-merta menyebabkan kenaikan pendapatan pajak (Bénassy-Quéré et al, 2014). Hal ini terjadi sejak persaingan pajak muncul di kalangan negara-negara Uni Eropa tahun 1957, ketika kerjasama ekonomi ini mulai terbentuk. Misalnya, Rome Treaty (1957) berisi bab khusus tentang batasan-batasan persaingan pajak negara-negara perserta Uni Eropa.

Kemudian awal 1980-an, Komisi Eropa berupaya melakukan harmonisasi sistem pajak negara-negara Uni Eropa. Tahun 1997, Economic and Social Committee Uni Eropa merilis laptan bahwa harmonisasi kebijakan sistem dan struktur pajak negara-negara Uni Eropa sangat lamban. Karena keputusan European Commission (1980) bahwa kedaulatan pajak (tax sovereignty) sebagai satu dari pilar utama kedaulatan negara-negara Uni Eropa berbasis perbedaan strategi pembangunan sosial-ekonomi tiap negara dan dampak dari tarif pajak (tax rates) dan kebijakan pajak (tax policies) terhadap pertumbuhan sosial-ekonomi-lingkungan secara berkelanjutan tiap negara anggota peserta Uni Eropa.

Sejak keputusan Komisi Eropa (1980) tersebut, terjadi lonjakan persaingan pajak di kalangan negara-negara Uni Eropa. Persaingan ini mencapai puncaknya tahun 2004 dan tahun 2007, ketika 13 negara baru bergabung ke Uni Eropa melalui dua tahap. Misalnya, beban pajak langsung negara-negara anggota baru relatif rendah. Ketika zona Uni Eropa terpukul krisis keuangan tahun 2008, Komisi Uni Eropa (2010) merilis koordinasi kebijakan pajak Uni Eropa dalam rangka merespons krisis dan konsolidasi anggaran tiap negara anggota. Akibatnya, terjadi dinamika pajak penghasilan korporasi di seluruh negara Eropa hingga tahun 2018 (Askoldas Podviezko, 2019:3).

***

Tahun 2018 dalam jurnal Journal of International Development,  Kyle Mcnabb, peneliti ahli pada United Nations World Institute for Development Economics Research di Helsinki (Finland) merilis hasil riset dan kajian tentang struktur pajak dan pertumbuhan ekonomi pada 100 negara awal abad 21. Kyle Mcnabb menggunakan data-set Pendapatan Pemerintah ICTD UNU-WIDER. Hasilnya, antara lain, kenaikan secara umum dan netral pajak-pajak pendapatan berkaitan dengan rendahnya pertumbuhan jangka panjang PDB (Produk Domestik Bruto / GDP); sedangkan pengurangan netral-pendapatan dari pajak-pajak perdagangan tidak selalu memiliki dampak positif terhadap PDB. Karena itu, kebijakan pajak setiap negara perlu dicermati per kasus dan hati-hati.

Hasil studi perbandingkan sistem pajak dan struktur pajak sejumlah negara di Asia Pasifik dari Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memperkuat hasil riset dan rekomendasi dari Kyle Mcnabb (2018). Pada tahun 2018, ESCAP yang dibentuk 28 Maret 1947 dengan nama United Nations Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE)—merilis studi banding sistem dan struktur pajak negara Singapura, Tiongkok, Hong Kong, dan Korea Selatan di Asia.

Hasilnya, efektivitas dampak kebijakan pajak, khususnya insentif pajak, terhadap pertumbuhan ekonomi di Hong Kong, Singapura, Tiongkok, dan Korea Selatan awal abad 21, sangat bergantung pada penerapan ‘best practices’—transparansi, good-governance, dan akuntabilitas publik yang mencegah dan mengurangi risiko korupsi--, melaksanakan prioritas kebijakan sosial-ekonomi-lingkungan negara, dan memperhatikan faktor khusus lainnya.

Misalnya, di Hong Kong, lingkungan investasi umumnya ramah-pasar (market-friendly), termasuk penyederhanaan sistem pajak sederhana dengan suku bunga rendah dan seragam; hal ini menjadi faktor dominan menarik investor asing. Singapura sangat proaktif dan ‘royal’ memberi insentif pajak kepada investor asing sebagai bagian dari lingkungan ramah investasi Singapura. Korea Selatan juga memanfaatkan insentif pajak perusahaan agar perusahaan tidak mengubah operasi bisnis ke sektor informal atau mencari zona investasi di luar negeri.

Secara umum hingga akhir abad 20, Singapura dan Korea Selatan memiliki model sistem pajak yang berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara itu. Bahkan kisah sukses desain kebijakan Singapura diakui sebagai model yang dapat diadopsi oleh negara lain (Tanzi and Shome,1992; Bird, 2000). Kedua negara ini bergasil menggunakan insentif pajak sebagai sarana insentif investasi dalam rangka akumulasi modal.

Namun, cara kerja sistem pajak Singapura dan Korea Selatan agak berbeda. Singapura, misalnya, sangat berhasil sebagai zona tujuan aliran investasi asing (Foreign Direct Investment / FDI) awal abad 21. Hingga FDI menjadi mesin pertumbuhan Singapura. Sedangkan Korea Selatan memadukan kehadiran perusahan-perusahan asing dan lebih longgar hukum pajak. Jadi, Singapura memadukan insentif pajak dan lingkungan ramah-investasi serta ‘best-practices’ (James, 2010).

Sedangkan iklim investasi Korea Selatan tidak sefavorit di Singapura. Misalnya, Pemerintah Korea Selatan secara implisit menerapkan praktek diskriminasi antara perusahan asing dalam rangka melindungi perusahan dalam negeri melalui praktek administrasi dan regulasi. Jadi, peraturan, aturan, dan kebijakan pajak suatu negara perlu mempertimbangkan hal-hal khusus dari negara itu, yakni sejarah, tradisi, amanat UUD (Undang-undang Dasar), dan struktur ekonomi suatu negara. Pajak saja bukan satu-satunya faktor menarik investasi.

Pelajaran dari sistem pajak Singapura, Hong Kong, Tiongkok dan Korea Selatan awal abad 21 di Asia yakni insentif pajak, insentif investasi dan iklim investasi berjalan simultan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, infrastruktur dan SDM adalah juga faktor penting dari iklim investasi dengan tetap memperhatikan faktor-faktor spesifik dari negara. Misalnya, Korea Selatan, seperti halnya Singapura, menerapkan insentif pajak; namun, fokus Korea Selatan ialah mendukung perusahan dalam negeri sebagai basis pajaknya; sedangkan Singapura mengandalkan perusahan asing (FDI) sebagai basis pajaknya.

Sejak awal, Singapura berupaya menggunakan investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Insentif pajak diplot sebagai sarana aliran investasi. Karena modal ekonomis dan geografisnya cukup menguntungkan bagi Singapura (Halkyard, 2012).

Singapura proaktif menerapkan faktor-faktor non-pajak yang mendukung aliran investasi, seperti tingkat korupsi rendah, stabilitas politik, tenaga kerja (SDM) berpendidikan, dan taat-hukum. Hal-hal ini sangat mendukung efektivitas kebijakan insentif pajak Singapura sebagai bagian dari strategi pertumbuhan sosial-ekonomi-lingkungan secara berkelanjutan Singapura.

Hong Kong dan Tiongkok menerapkan kebijakan liberaliasi atau keterbukaan ekonomi. Sedangkan Kore Selatan dan Singapura menerapkan kebijakan-kebijakan intervensionis – kehadiran peran Pemerintah di sektor ekonomi, antara lain dalam kebijakan insentif pajak. Meski dalam prakteknya, insentif pajak di Singapura lebih hemat (cost-effective) karena rendahnya biaya administrasi dan korupsi.

Secara khusus, Singapura menyesuaikan kebijakan insentif pajaknya dari skema lebih luas dan agresif ketika keunggulan komparatifnya terbatas ke insentif pajak berbasis target dengan tarif pajak statutori lebih rendah paruhan 1980-an. Saat itu, fokus insentif pajak Singapura antara lain pendapatan dari potensi pajak korporasi. Sejak itu, Singapura memadukan insentif investasi agresif dan iklim investasi favorit sebagai unsur pokok strategi pertumbuhan ekonominya. Sedangkan fokus insentif pajak Korea Selatan ialah akumulasi modal dan teknologi sebagian besar pada perusahan-perusahan dalam negeri yang dapat membayar pajak lebih besar dari perusahan-perusahan asing.

Dari pengalaman persaingan pajak dan sistem pajak berbagai negara tersebut di atas, kini Rakyat dan Pemerintah Negara RI perlu memiliki UU sistem dan struktur pajak yang tetap menjaga unsur-unsur pokok kekhususan sistem ekonomi Negara RI berdasar Pasal 33 UUD 1945 guna mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Misalnya, UU Pajak harus tetap menjaga kedaulatan Negara RI dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara RI berkedaulatan Rakyat.

Selasa sore (3/9/2019) pada Ratas Terbatas tentang Reformasi Perpajakan untuk Peningkatan Daya Saing Ekonomi, di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah reformasi kebijakan pajak Negara RI di bidang administrasi pajak, penerapan core tax system, penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) perpajakan, dan fokus pemberian insentif perpajakan seperti perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang serta di industri padat karya.

“Sehingga negara kita bukan hanya memiliki sistem pemungutan pajak yang terpercaya namun juga memiliki sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, terintegrasi, dan tidak kalah pentingnya selalu update dengan perkembangan teknologi informasi.. Betul-betul dikawal implementasinya sehingga terarah dan betul-betul bisa memberikan tendangan yang besar bagi para pelaku usaha. Artinya bisa nendang,” papar  Presiden Joko Widodo pada pengantar Ratas (Humas Setkab RI, 3/9/2019).

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Menkominfo Rudiantara, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menlu A.M. Fachir, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (Humas Setkab RI, 3/9/2019).

Negara RI dapat mengadopsi model sistem pajak Singapura dan Korea Selatan, seperti telah diuraikan tersebut di atas. Khususnya Singapura yang telah teruji berhasil menerapkan sistem pajak dan struktur pajak yang mendorong pertumbuhan sosial-ekonomi Singapura selama kurang lebih 40 tahun terakhir.

Apalagi, jika sistem dan struktur pajak Negara RI, hendak dijadikan satu dari unsur respons terhadap persaingan global akhir-akhir ini. Singapura adalah model dan pelajaran di bidang administrasi perpajakan, SDM pajak, digitalisasi pajak, rendahnya korupsi, penerapan ‘best-practices’, dan sinergi kebijakan dan aturan pajak (insentif pajak) dengan iklim investasi. Maka Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yang hendak diajukan oleh Pemerintah, dapat dibandingkan dengan sistem pajak Singapura dan Korea Selatan dan implementasinya. 

 

Oleh: Komarudin Watubun