• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Intelijen Daya-Saing & Aliran Investasi Asing (FDI)

“Titanic’s business equivalents!” Atau risiko bisnis atau ekonomi mirip tragedi tenggelamnya kapal Titanic awal abad 20 di Lautan Atlantik. Begitu analogi risiko atau gambaran risiko bisnis, perusahan, organisasi, dan sistem ekonomi negara tanpa tata-kelola intelijen daya-saing era globalisasi, ekonomi pasar dan digital sejak akhir abad 20 menurut S. Shaker dan M. Gembicki (1999).

Kapal RMS Titanic, kapal uap super mewah buatan Inggris dengan panjang 296 meter dan lebar 28 meter, tenggelam setelah 4 hari berlayar dari Inggris pada  Minggu pagi, 15 April tahun 1912 di Selatan New Foundland, Samudera Atlantik. Tragedi itu berawal dari kegagalan nakoda dan crew Titanic membaca peringatan dini tentang lokasi, bentuk, dan ukuran gunung es. Akhirnya kapal Titanic karam, tenggelam dan menewaskan 1.514 orang di Samudera Atlantik Utara (Craig S. Fleisher and David L. Blenkhorn, 2000).

Kira-kira begitu pula risiko bisnis perusahan dan ekonomi Negara tanpa tata-kelola intelijen daya-saing di era globalisasi pasar dan digitalisasi ekonomi sejak akhir abad 20. Hingga akhir abad 20, misalnya, daya-saing perusahan-perusahan multinasional seperti AT&T, Coca Cola, Eastman Kodak, Ford, General Electric, Hewlett Packard, IBM, Intel, Kelloggs, 3M, Merck, Microsoft, Motorola, Procter & Gamble, Royal Dutch Shell, dan Xerox, menurut hasil riset dan kajian D. Harkleroad (1998: 13-19), hanya dapat dijelaskan oleh kinerja tata-kelola intelijen daya-saing (competitive intelligence / CI) perusahan-perusahan ini.  

Pada level daya-saing Negara sejak Perang Dunia II di Asia Pasifik, Jepang adalah pionir dari intelijen daya-saing. Pemerintah dan perusahan-perusahan Jepang mampu dan berhasil meracik model intelijen daya-saing pasca Perang Dunia II. Jepang adalah perintis, pionir, dan model dan pencipta kultur intelijen daya-saing di Asia Pasifik. Begitu hasil riset dan kajian Kahaner (1996:16).

Riset dan kajian Kahaner (1996) itu dapat menjelaskan alasan Jepang masih survival dan berdaya-saing hingga akhir abad 20 dan Uni Soviet bubar serta sistem blok Uni Soviet dengan ideologi Komunisme-nya juga bubar akhir abad 20. Padahal, Uni Soviet menang pada Perang Dunia II dan Jepang kalah pada Perang Dunia II.

Alasannya, menurut Kahaner (1996:17),  Jepang melibatkan agen-agen sangat terlatih dari badan-badan pemerintah dan perusahan-perusahan swasta, khususnya perusahan dagang untuk mengumpulkan dan melaporkan kondisi-kondisi khusus dari seluruh dunia. Informasi ini dianalisa dan diseminasi ke pimpinan bisnis di seluruh Jepang.

Apa yang bisa saksikan pada hari-hari ini ialah perusahan dan negara-negara yang mengadopsi, mengelola, dan memiliki kebijakan publik intelijen daya-saing. Itu yang terjadi pada daya-saing Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang di Asia; atau Perancis, Swedia, Norwegia, Belgia dan Israel sejak akhir abad 20 hingga awal abad 21.

Negara-negara Jepang, Swedia, Israel, AS, Korea Selatan, Belgia, Perancis dan Kanada adalah pionir kebijakan publik tentang intelijen daya-saing (Calof, 1998; Joyal, 1996; Meyer, 1987; Choate, 1990). Berikutnya, negara pengembang intelijen daya-saing sejak akhir 1990-an adalah Tiongkok (Tao and Prescott, 2001), Korea (Kim and Kim, 2004), Afrika Selatan dan Australia (Bensoussan, 2003).

Bahkan Kanada, Belgia, dan Swiss menerapkan kebijakan intelijen daya-saing khusus Usaha Kecil dan Menengah (UKM). (Bègin et al, 2007; Bergeron, 2000b; Calof et al, 2004; Larivet et al, 2012). Tiongkok memasukan fungsi intelijen dalam UU Intelijen Tahun 2017 tentang tugas-tugas intelijen Tiongkok di bidang intelijen daya-saing dan ekonomi guna mendukung operasi bisnis perusahan-perusahan Tiongkok – energi, BUMN, keuangan, dan swasta nasional—sebagai aktor-aktor global yang melaksanakan peran dan pengaruh ideologi, politik dan ekonomi Tiongkok pada rute-rute Jalur Sutera (One Belt One Road/OBOR) atau yi dai yi lu yang melibatkan sekitar 70 negara sepanjang Asia-Afrika-Eropa.

Jadi, tidak ada aliran investasi asing di berbagai zona pasar global dewasa ini, tanpa peran dan pengaruh menentukan dari intelijen daya-saing di setiap negara dan perusahan. Kini Tiongkok siap ‘berperang dagang’ dengan AS pada zona 70 negara yang merupakan sabuk dasar dari sistem Jalur Sutera Tiongkok sejak tahun 2013. Hampir pasti, bahwa siapa pun yang menang dalam persaingan dan perang dagang skala global ini ialah negara dan perusahan-perusahan yang memiliki dan mengelola intelijen daya-saing paling handal sejak awal abad 21.

***

Jaringan-kerja jasa-jasa profesional bidang konsultasi dan akunting independen terbesar ke-7 dunia, Grant Thornton, tahun 2015 merilis laporan dan kajian dengan tema dan judul A Global Guide to Business Relocation. Dari puluhan negara yang diriset dan dikaji, tidak terdapat Negara RI. Misalnya, zona Asia Pasifik, hanya dipilih oleh Grant Thornton, Australia, Hong Kong, Selandia Baru, Tiongkok, India dan Singapura.

Zona-zona di Asia Pasifik tersebut di atas memiki sejarah atau jejak historis dengan Inggris. Selama ini, pusat operasi Grant Thornton ialah London, Inggris, sejak tahun 1904. Kini anggota Grant Thornton International Ltd beroperasi pada 130 negara yang mempekerjakan sedikitnya 53.000 karyawan dengan total pendapatan global sekitar 5,34 miliar dollar AS. (Grantthornton.global, 2018).

Menurut Grant Thornton (2015), ada sejumlah alasan, perusahan, pabrik dan industri merelokasi zona basis operasinya, antara lain, akses pasar, globalisasi, biaya (cost-saing), insentif pajak, aturan kewajiban perusahan semakin ketat pada negara-negara G20 misalnya tanggung jawab sosial, lingkungan dan lain-lain, dan keunggulan komparatif dengan kompetitor. Semua isu itu selalu berkaitan dengan dan dipengaruhi bahkan ditentukan oleh tata-kelola intelijen daya-saing tiap perusahan.

Di negara RI, Rabu sore (4/9/2019) pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan antisipasi dan solusi terhadap risiko resesi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Negara yaitu aliran investasi asing (foreign direct investment / FDI). Karena itu, seluruh kementerian ekonomi harus menginventarisasi dan menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat aliran investasi asing.

“Kuncinya hanya ada di situ, nggak ada yang lain, enggak ada yang lain. Kuncinya hanya ada di situ...sekali lagi, 33 perusahaan yang di Tiongkok, yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi,” papar Presiden RI Joko Widodo Tahun 2017, dari total relokasi 73 perusahan Jepang, 43 perusahan memilih Vietnam, 11 Thailand dan Filipina dan 10 ke zona Negara RI.  (Humas Setkab RI, 4/9/2019).

Ratas itu diikuti oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Wimboh Santoso, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (Humas Setbak RI, 4/9/2019).

Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  RI dan Dewan Perwakilan (DPR) RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan (Jakarta), pada Jumat pagi (16/8/2019), Presiden RI Joko Widodo mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Negara RI dapat menjadi aktor kelas dunia, meraih reputasi internasional, dan melakukan ekspansi “from local to global

Kini bagi Rakyat dan Pemerintah RI, pilihan strategis dan taktisnya ialah tata-kelola intelijen daya-saing khususnya keuangan, komoditi, ekspor, impor, ekonomi global, politik global, pasar global, sains, teknologi, distorsi pasar, dan lain-lain serta intelijen daya-saing perusahan-perusahan dalam negeri di bidang energi, perusahan swasta nasional, badan keuangan negara, dan BUMN. Alasannya, hasil riset Ian Bremmer, PhD (2010), kini aktor pasar global kini telah berubah dari perusahan multinasional-swasta ke perusahan nasional negara.  

Penggerak arus baru 4 model aktor global  itu adalah Tiongkok. Sejak 2000, Tiongkok menerapkan “Go Global” BUMN,  ‘pembela negara’ yang mengalirkan investasi Tiongkok ke pasar dunia (Lin et al, 2013). Hasil observasi Hao Liang et al (2015:1) terhadap 2.394 perusahan publik Tiongkok—92% dari total terdaftar di Pasar Saham Shanghai dan Shenzhen--tahun 2001-2011 menemukan bahwa Pemerintah mengendalikan BUMN ‘Go Global’ melalui (a) kontol kepemilikan negara; dan (b) koneksi jaringan politik-eksekutif Tiongkok.

Sejak akhir 1950-an, Tiongkok membentuk Scientific and Technical Information System (STIS) pada National Science and Technology Commission (Miao, 1993).  STIS menyediakan jasa-jasa riset, intelijen daya-saing, intelijen sains, teknologi, proyek, dan rencana strategis Tiongkok. Pada tahun 2000, STIS mempekerjakan 80.000 SDM pada sel-sel dan situs-situs intelijen daya-saing Tiongkok.

Berikutnya, pada tahun 1986, Tiongkok membentuk unit intelijen ekonomi Komisi Perencanaan Nasional dengan total 10.000 karyawan tahun 1990-an. Dua program ini adalah simpul utama intelijen daya-saing Tiongkok hingga awal abad 21 (Yan et al, 2004). Hasilnya, aktor-aktor global asal Tiongkok menggerakan investasi ke 70 negara, antara lain Kongo, Angola, Zambia, penyulingan minyak di Kyrgyzstan, hingga 30 kasino di Sihanoukville Kamboja (John Pomfret, 2018; Mark Akpaninyie, 2019). Pada tahun 2013, melalui investasi 1,5 miliar dollar AS, Bank of China (perusahan BUMN) mengambil-alih perusahan teknologi militer (high-precision) Henniges milik Amerika Serikat (Schweizer, 2018).

Amanat Pasal 28 F UUD 1945 menetapkan : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Sedangkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 menetapkan : “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Jadi, informasi, ilmu dan pengetahuan perlu menjadi modal utama setiap warga-negara RI, perusahan swasta nasional, usaha kecil dan menengah, BUMN, perusahan energi, dan badan keuangan Negara RI. Modal utama ini sangat bermanfaat bagi peningkatkan kinerja dan daya-saing SDM, daerah-daerah Negara RI, perusahan swasta nasional, UMKM, koperasi, dan Negara RI kini dan masa-masa datang. Karena itu, intelijen daya-saing harus segera dimasukkan dalam kebijakan publik – aturan dan peraturan-peraturan di Negara RI. 

Oleh: Komarudin Watubun