• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Penguatan Efektivitas & Efisiensi Kinerja KPK

“Lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.” Ini antara lain bunyi konsiderans (mengingat) huruf b pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2002. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri memutuskan menetapkan Undang-undang (UU) RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Konsiderans (mengingat) lainnya menurut huruf a UU No. 30/2002 yakni korupsi memicu risiko merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional: “Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.”

Jumat (27/12/2002) di Jakarta, UU No. 30/2002 disahkan oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. UU ini juga diundangkan di Jakarta pada hari dan tanggal yang sama oleh Sekretaris Negara RI Bambang Kesowo pada Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137. UU ini mulai berlaku sejak diundangkan (Pasal 72 UU No. 30/2002). Jadi, kini tahun 2019, KPK sudah berusia sekitar 17 tahun!

Apakah KPK sudah efektif dan efisien memberantas korupsi di Negara RI? Khususnya apakah KPK sudah mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional? Penguatan kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas, hak, kewenangan, dan abilitas KPK mestinya diukur dari ketiga risiko ini.

Begitu pula, efektivitas, efisiensi  dan independensi pelaksanaan tugas-tugas, tanggung jawab, hak dan abilitas pimpinan KPK tahun 2019-2023, akan diukur dari tiga indikator tersebut di atas. Karena ketiga sasaran strategis itu adalah tujuan awal dan tugas pokok awal dari pembentukan KPK tahun 2002 antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan memantau penyelenggaraan pemerintahan Negara.

***

Kamis (5/9/2019) di Jakarta, Rapat Paripurna DPR RI, mengajukan usul inisiatif revisi UU No. 30/2002 tentang KPK. Rabu (11/9/2019), Presiden RI Joko Widodo mengirim Surat Presiden (Surpres) sebagai jawaban terhadap usul inisiatif DPR RI tersebut.

“Perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif. Sekali lagi, kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Saya telah memberikan arahan kepada Menteri Hukum dan HAM dan MENPAN RB agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi-substansi di revisi Undang-Undang KPK yang diinisiatifi oleh DPR. Intinya, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi,” papar Presiden RI Joko Widodo (Humas Setkab RI, 13/9/2019).

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Presiden RI memiliki waktu 60 hari untuk berpikir sebelum mengeluarkan Surpres. Revisi UU KPK saat ini sedang dibahas bersama oleh DPR RI dengan wakil dari Pemerintah, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan Menteri PAN-RB Syafuddin.

Jumat (13/9/2019) dari Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis keterangan tentang dasar dan arah respons Pemerintah terhadap rencana revisi UU KPK dari DPR RI. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menetapkan : Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

Selain itu, Pasal 20 ayat (2) menetapkan : “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Pasal 20 ayat (3) menetapkan : “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.”; dan Pasal 20 ayat (4) menetapkan : “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.”

Poin-poin pokok dari usulan DPR RI dan jawaban Pemerintah (Presiden RI) yakni pertama, usul DPR I agar KPK mendapat izin pihak eksternal melakukan penyadapan, misalnya izin pengadilan, tidak disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden RI Joko Widodo, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Kedua, Presiden RI tidak menyetujui usul DPR RI bahwa penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan; Presiden RI Joko Widodo menyetujui bahwa penyelidik dan penyidik KPK bisa berasal dari unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi Pemerintah lainnya melalui prosedur rekrutmen yang benar.

Ketiga, Presiden RI Joko Widodo tidak menyetujui usul DPR RI bahwa dalam penuntutan, KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI. Keempat, Presiden RI Joko Widodo tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain; tetapi menyetujui bahwa LHKPN tetap diurus oleh KPK.

Selain itu, Presiden RI Joko Widodo menyetujui pembentukan Dewan Pengawas yang diseleksi dari tokoh masyarakat, dari akademisi, ataupun pegiat antikorupsi, bukan dari politisi, birokrat dan aparat penegak hukum aktif; diangkat oleh Presiden dan dijaring oleh panitia seleksi.  DPR RI mengusulkan batas waktu maksimal satu tahun pemberian Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3); Presiden Joko Widodo mengusulkan batas waktu maksimal 2 tahun SP3 guna menjamin kepastian hukum. Presiden Joko Widodo mengusulkan Pegawai KPK adalah ASN yakni PNS atau P3K (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja).

Kini dan ke depan, fokus penguatan efektivitas dan efisiensi kinerja KPK ialah (1) mencegah dan memberantas pola-pola korupsi terlembaga (institutionalizing corruption) dalam praktek pemerintahan Negara di Negara RI; (b) upaya penegakan hukum yang menghasilkan ketertiban berupa keadilan dengan memilah unsur-unsur politik dari  unsur-unsur murni perbuatan hukum sesuai amanat UUD 1945, UU dan peraturan berlaku di Negara RI. 

Oleh: Komarudin Watubun