• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Papua & Merawat Persatuan Indonesia

Hingga akhir September 2019, sejumlah pers papan atas dunia, seperti The Washington Post, The New York Times, Associated Press dari Amerika Serikat (AS) dan Reuters dari Inggris, masih menyoroti ‘aksi protes’ di Papua, Indonesia. Jumlah korban tewas akibat protes kekerasan di Wamena, Provinsi Papua, Indonesia Selasa (24/9/2019) mencapai 32 orang. (AP, 24/9/2019; The New York Times, 24/9/2019; The Washington Post, 24/9/2019).

Pers dunia menyebut krisis sejak akhir Agustus 2019 di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat : ‘escalation of violence’, ‘unrest’, dan ‘violent protest’ yang dipicu oleh sebutan ‘monyet’ dan ‘anjing’ terhadap mahasiswa asal Papua di kota Surabaya, Jawa Timur, Agustus 2019. Video itu viral melalui Internet yang memicu asrama mahasiswa Papua ‘diserbu’ oleh sekelompok orang di kota Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya, banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di sejumlah provinsi lain Negara RI, pulang ke daerah Papua. (AP, 24/9/2019).

Pada 1 Juni 1945 di depan Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Ir. Soekarno merilis cuplikan pidato : “...Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia...Satu Nationale Staat!... Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian!” (Saafroedin Bahar, eds. / Setneg RI, 1992: 63).

Ir. Soekarno menolak gagasan filsuf Ernest Renan (28 Februari 1823 – 2 Oktober 1892) asal Perancis bahwa Bangsa lahir dari cita-cita atau kehendak masyarakat bersatu dalam karyanya Qu'est-ce qu'une nation? (1882) atau Apa itu Bangsa? Jawaban Renan : “Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue, ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir.” Atau kelahiran satu Bangsa bukan karena satu bahasa, kelompok etnografis sama, tetapi membuat hal-hal besar masa lampau dan ingin membuat lagi hal-hal besar pada masa depan.

Ir. Soekarno menolak gagasan le desir d'etre ensemble", yaitu kehendak bersatu yang melahirkan satu Bangsa. Ir. Soekarno menyebut gagasan tentang Bangsa Enest Renan itu sudah ‘verouderd’ atau sudah usang. Begitu pula gagasan Otto Bauer asal Jerman tentang Bangsa. Dalam buku Die Nationalitatenfrage, Otto Bauer berpandangan bahwa suatu Bangsa ialah “Eine Nation ist eine aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charakter-gemeinschaft. Inilah yang menurut Otto Bauer satu natie. Atau Bangsa adalah satu persatuan masyarakat karena persatuan nasib. (Setneg RI, 1992:62).

Berikutnya, alinea pertama Pembukaan UUD 1945, para pendiri Negara-Bangsa RI yang berkedaulatan Rakyat, berdasarkan Pancasila menyepakati dan merumuskan : “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.” Jadi, setiap tindakan yang melanggar peri-kemanusiaan dan peri-keadilan dalam kehidupan ber-Bangsa dan ber-Negara ialah bentuk penjajahan; kapan saja dan di mana saja di Negara-Bangsa RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

***

Presiden RI Soekarno sudah menjabarkan Geistlichen Hintergrund, aliran pemikiran dan suasana kebathinan para pendiri Negara-Bangsa RI sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Presiden RI Soekarno tidak merawat Persatuan Indonesia – sesuai alinea IV Pembukaan UUD 1945 – dengan menginjak-injak, menerabas, atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, peradaban, dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya, Presiden RI Soekarno menjabarkan Persatuan Indonesia melalui cara-cara : pewakilan, musyawarah, dan mufakat, yang dipimpin oleh hikmat-bijaksana berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan dan peradaban sesuai dengan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perintah Presiden RI Soekarno 12 April 1961 melalui Keamanan Nasional Jenderal A.H Nasution, Presiden/Panglima Tertinggi, Gabungan Kepala Staf (GKS) untuk menyusun rencana Operasi Gabungan Pembebasan Irian Barat. Dasar dan arah kebijakan Presiden RI Soekarno sangat jelas yakni ‘Pembebasan Irian Barat’ (dari kolonialisme). Pelaksanaan dasar dan arah kebijakan Presiden RI ini ialah konsep operasi GKS pada 30 Juni 1961 yakni (a) Operasi B-1: operasi militer terbuka dengan sasaran kekuasaan de facto seluruh wilayah Irian Barat; (b) Operasi B-2: operasi sasaran terbatas menguasai daerah tertentu di Irian Barat agar menguntungkan dan membuka garis depan; (c) Operasi B-3:  infiltrasi militer  memperoleh pangkalan dalam serangan lanjutan. (Khoiril, 2013)

Kemudian Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H Nasution membentuk Depertan (Dewan Pertahanan Nasional), KOTI Permibar (Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat) dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Ketiga struktur ini memiliki fungsi yakni Depertan, diketuai Presiden dan dibantu Menteri Pertama Juanda dan Menhankam Jenderal A.H Nasution, menetapkan “grand strategy” pembebasan Irian Barat. (M. Cholil, 1979)

KOTI Permibar (Presiden Soekarno sebagai Panglima, Jenderal A.H Nasution sebagai Wakil Panglima dan Jenderal Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Tertinggi) sebagai Komando Tertinggi (KOTI) menetapkan pokok-pokok strategi militer. Sedangkan KOLA (Komando Mandala Pembebasan Irian Barat), dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, melaksanakan pokok-pokok strategi militer yang telah ditetapkan KOTI. (Panitia Buku Kenangan, 1963).

Pada 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta,mencanangkan Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) untuk membebaskan Irian Barat di tengah situasi panas era Perang Dingin awal tahun 1960-an. Isi Trikora yaitu (1) Gagalkan pembentukan negara Boneka Irian Barat buatan Kolonial Belanda; (2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, Tanah Air Indonesia; dan (3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan Tanah Air dan Bangsa Indonesia.

Tanggal 2 Januari 1962 susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat terbentuk. Tugas Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat adalah: (1) Merencanakan, mempersiapkan, menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara RI; (2) Mengembalikan situasi militer di wilayah Irian Barat. Poin-poin pokok strategi, taktik, operasi Operasi Gabungan merupakan pelajaran sangat berharga bagi generasi kita sekarang dalam upaya merawat Persatuan Indonesia.

Prinsip pokok strategi, taktik, dan operasi Pembebasan Irian Barat dalam Operasi Gabungan awal 1960-an yang dipimpin oleh Presiden RI Soekarno yakni (1) rencana strategi, taktik, dan operasi yang menguntungkan posisi ABRI dengan standar minimalisasi korban di pihak ABRI; (2) operasi tidak menimbulkan korban masyarakat atau berusaha tidak mengorbankan masyarakat; (3) penerapan konsep “double-agent” yang berbaur dengan masyarakat dan memantau langsung situasi kondisi wilayah dan masyarakat (Rakyat) sebelum Operasi Gabungan dilaksanakan; (4) Pemetaan dan pantauan masyarakat dan teritorial meliputi : (a) karakter manusia dan masyarakat, (b) karakter teritorial : aman, kurang aman, dan tidak aman; (c) potensi dan perkiraan ancaman dan gangguan; bentuk ancaman dan gangguan; skala dan faktor-faktor risikonya disusun berdasarkan laporan data lapangan dari ‘double-agent’dalam waktu kira-kira satu bulan. 

Jadi, strategi, taktik, dan operasi dari kepemimpinan Presiden RI Soekarno bertujuan membebaskan Irian Barat dari penjajahan; pelaksanaannya menguntungkan posisi ABRI dengan standar minimalisasi korban di pihak ABRI dan tidak menimbulkan korban masyarakat atau berupaya tidak mengorbankan masyarakat. Sehingga sistem, strategi dan komando Presiden RI Soekarno dalam rangka Pembebasan Irian Barat dari penjajahan, berhasil menjaga kedaulatan Negara, Persatuan Indonesia, tanpa melanggar sila-sila lain dari Pancasila seperti nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban; bahkan sebaliknya, nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dan pijakan pokok dalam membebaskan Irian Barat. Soekarno berhasil!

Maka kini tiba saatnya dan ke depan, Rakyat dan Pemerintah Negara RI, merawat Persatuan Indonesia dengan menjabarkan nilai-nilai dasar Negara RI yakni nilai kemanusiaan, keadilan, peradaban sesuai iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui perwakilan, musyawarah, dan mufakat yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksana. Jangan menjaga Persatuan Indonesia dengan melanggar nilai-nilai Pancasila lainnya; karena nilai-nilai Pancasila adalah satu kesatuan sebagai filosofische grondslag Negara Indonesia merdeka dan dasar Negara RI yang berkedaulatan Rakyat sesuai amanat aline 4 Pembukaan UUD 1945.

Begitu pula halnya, ketika kita berupaya merawat Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari Persatuan Indonesia kini dan ke depan. Rawat persatuan dengan tetap menjabarkan ke-4 sila lain Pancasila. Jika kita merawat Persatuan Indonesia dengan melanggar sila-sila Pancasila lainnya, kita sebetulnya sedang membangun rumah di atas pasir!

Oleh: Komarudin Watubun