• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Peluang & Tantangan Pemerintah RI 2019-2024 (III)

“Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Begitu amanat Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tentang tugas dan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia. Pertanyaannya : mulai dari mana dan bagaimana melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia periode 2019-2024?

Geistlichen hintergrund atau filsafat dan suasana kebatinan para pendiri Negara Kebangsaan RI yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sangat rinci, tegas, dan jelas perihal ‘Bangsa Indonesia’ dan ‘seluruh tumpah darah Indonesia’.

Prof. Soepomo, anggota BPUPKI, pada Sidang BPUKI hari Kamis 29 Mei 1945 di Jakarta merilis isi pidato tentang sifat (nature) atau hakekat : “Pembangunan Negara bersifat barang bernyawa. ... janganlah kita meniru belaka susunan negara lain.” (Saafroedin Bahar, et al., eds./Sekretariat Negara RI, 1992:28).

Dasar dan susunan bernyawa dari suatu negara, menurut Prof. Soepomo, berhubungan erat dengan riwayat hukum (Rechtsgeschichte) dan lembaga sosial atau lembaga masyarakat (sociale structuur) negara itu; sehingga tiap negara memiliki keistimewaan sendiri, riwayat dan corak masyarakatnya sendiri. Maka perlindungan negara ialah perlindungan dasar dan susunan sesuatu barang bernyawa yang memiliki corak, sejarah, riwayat hukum, dan keistimewaannya sendiri.

Sehari kemudian, Jumat 1 Juni 1945 pada Sidang BPUPKI di Jakarta, anggota BPUPKI Ir. Soekarno merilis pidato tentang dasar falsafah (Philosofische Grondslag) yaitu sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan negara Indonesia merdeka.(Saafroedin Bahar, et al., eds./Sekretariat Negara RI, 1992:55.

Khusus perihal ‘Bangsa Indonesia’ dan ‘tumpah darah Indonesia’, Ir. Soekarno merilis pidato :

Kita mendirikan suatu Negara Kebangsaan Indonesia; Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! ...Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t. tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya menjadi satu! Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan.” (Sjaafroedin Bahar et al./ Sekretariat Negara RI, 1992:63-64).

Bangsa Indonesia, menurut Ir. Soekarno, tidak hanya terbentuk dari kesamaan sejarah, bahasa, dan budaya seperti dibayangkan oleh filsuf dan ahli bahasa Joseph Ernest Renan, asal Tréguier, Bretagne, Prancis, 28 Februari 1823 –2 Oktober 1892; Bangsa Indonesia juga tidak terbentuk hanya karena kesamaan cita-cita dan cinta Negara (Tanah Air) seperti dibayangkan oleh Otto Van Bauer (5 September 1881 – 4 Juli 1938) asal Jerman.

Tetapi, Bangsa Indonesia ialah orang-orang yang lahir, tinggal, dan hidup dalam satu-kesatuan dengan bumi pulau-pulau geopolitik dari Merauke (Irian) hingga Sabang (Aceh). Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Inilah inti nyawa Negara yakni orang (Rakyat) dan tempat tinggal sebagai satu kesatuan dan atas berkat dan rahmat Allah. Ini pula makna dari ‘Negara Kesatuan’ untuk Negara Republik Indonesia (RI).

Maka perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ialah perlindungan dasar dan susunan sesuatu yang bernyawa, orang-orang yang lahir, hidup, dan tinggal sebagai satu kesatuan dengan pulau-pulau di seluruh Indonesia. Maka Pemerintah harus merawat atau melindungi ‘Persatuan Indonesia’ tanpa merusak, menghancurkan, atau membunuh dasar dan susunan bernyawa dari Negara Kesatuan RI.

***

Hari Sabtu 18 Agustus 1945 di Jakarta, PPKI mengesahkan UUD Tahun 1945 sebagai UUD Negara Indonesia merdeka. Kelahiran ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ diakui dan dirumuskan sebagai kelahiran  “atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” dan “keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”. (Alinea ke 3 Pembukaan UUD 1945).

Berikutnya, para pendiri Negara RI yang berkedaulatan Rakyat, merumuskan bentuk ‘Negara Kesatuan’ ialah Republik. Pasal 1 ayat 1) UUD 1945 menetapkan : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

Maka “melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah” bermakna tugas konstitusional Pemerintah RI kini dan ke depan ialah melindungi : (1) dasar dan susunan bernyawa orang (Rakyat) dan tempat tinggalnya di seluruh kepulauan Indonesia (Wilayah) sebagai satu Bangsa atas berkat rakhmat Allah dan keinginan luhur untuk hidup sebagai bangsa merdeka; (2) Republik adalah bentuk pemerintahan berkedaulatan Rakyat (alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945).

Jika Pemerintah RI gagal menyelenggarakan kedaulatan Rakyat, maka Pemerintah RI gagal melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah. Jika Pemerintah RI gagal melindungi orang-orang yang tinggal di pulau-pulau Negara RI, berarti Pemerintah RI gagal melaksanakan tugas konstitusional sesuai amanat UUD 1945. 

Para pendiri Negara RI juga merumuskan dasar susunan Negara RI yang berkedaulatan Rakyat yaitu “...Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Oleh karena itu, jika Pemerintah RI gagal melindungi iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai kehidupan kemanusiaan, keadilan, peradaban, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan mewujudkan keadilan sosial; maka Pemerintah RI gagal melaksanakan tugas konstitusional menurut alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

***

Melihat risiko-risiko kehidupan di Negara RI awal abad 21 akhir-akhir ini, tantangan dari pelaksanaan tugas ‘melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’ ialah risiko-risiko tiga jenis bencana yakni pertama, bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api;  bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, puting beliung, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan; kedua, bencana sosial seperti kecelakaan kereta api, kapal laut atau pesawat terbang, kebakaran industri, musibah akibat melanggar Standard Operational Procedure (SOP) teknologi; ketiga, bencana biologi seperti wabah, epidemi, dan Sars.

Bangsa Indonesia kini dan ke depan perlu membangun sistem pertahanan berbasis alam – biosecurity system – misalnya hutan-hutan guna mencegah kekeringan, longsor, dan mengisap karbon dioksida (CO2) dari atmosfer, serta memelihara air. Pemerintah RI juga harus membangun sistem peringatan dini dan antisipasi bencana berbasis ‘scientific intelligence’ (intelijen ilmiah).

Kita catat tragedi yang merenggut nyawa Bangsa Indonesia akibat Tsunami Aceh (2004) dan gempa 9,1 skala Richter menewaskan 226 ribu orang sepanjang pantai Lautan India; gempa Nias (2005); gempa Yogya (2006) menewaskan 5.500 orang; gempa 6,8 skala Richter memicu tsunami dan menewaskan 700 orang di pesisir selatan Jawa (2006); gempa 7,6 skala Richter di Padang (2009) menewaskan 1.100 orang; gempar 7,5 skala Richter di Mentawai (2010) menewaskan 300 orang; gempa di Pidie Jaya (2016) menewaskan 100 orang; gempa Lombok (2018) menewaskan 500 orang dan tsunami Palu (2018) menwaskan lebih dari 2.000 orang (Nick Macfie et al./Reuters, 23/12/2018).

Maka Pemerintah RI harus melakukan investasi di sektor riset antisipasi dan peringatan dini kebencanaan. Karena ketiga bencana tersebut di atas akhir-akhir ini bukan lagi tantangan, ancaman, dan gangguan, tetapi sudah memasuki level hambatan terhadap upaya meraih cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia dan perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal sangat urgen yang harus dibangun oleh Pemerintah RI 2019-2024 ialah sistem peringatan dini, intelijen ilmiah (bukan hanya intelijen strategis berbasis ilmu medan selama ini), investasi riset antisipasi bencana, serta membangun model ‘bio-security system’ berbasis tata-kelola hutan, air, lahan, dan gas sebagai unsur pokok dari susunan benyawa dari atmosfer, biosfer, dan hidrosfer NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Inilah inti dari sistem pertahanan Rakyat semesta Bangsa Indonesia. 

Oleh: Komarudin Watubun