• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Strategi ‘Tiga-Cincin’ Tata- Kelola E-Waste Di Negara RI (1)

Sampah telah menjadi isu strategis, masalah lingkungan dan  berkaitan dengan kehidupan (kesehatan) manusia di berbagai negara dan global akhi-akhir ini. Karena itu, Dari Penerbit merilis empat tulisan perihal sampah. Jurnal Science (2015) merilis laporan bahwa Negara RI adalah penyumbang polutan plastik ke-2 terbesar, setelah Tiongkok di antara 196 negara saat ini.

Di sisi lain, hingga Oktober 2019, Negara RI dilaporkan, telah menahan dan memeriksa sekitar 2.000 kontainer plastik dan limbah kertas impor. Sebanyak 584 dari jumlah itu, telah diperintahkan kembali ke negara eksportirnya, seperti Amerika Serikat (AS), Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada dan Jepang (Bernadette Christina Munthe (repoter)/ Gayatri Suroyo (writer) / Simon Cameron-Moore (editor) / Reuters, 31/10/2019).

Langkah tepat Pemerintah RI tersebut di atas patut didukung. Karena tata-kelola sampah nasional perlu terukur, terkontrol, dan terarah pada tiga pilar sekaligus yakni (1) pilar sosial berupa manfaat atau risikonya bagi Rakyat atau masyarakat; (2) pilar ekonomi berupa nilai ekonomis, komersial, atau keuntungan dari tata-kelola sampah; dan (3) pilar lingkungan berupa nilai dan manfaat atau risikonya terhadap daya-sangga ekosistem dari segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Negara RI yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945.

Strategi tiga cincin – nilai keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan – dari tata-kelola sampah tersebut di atas dapat diterapkan terhadap “sampah” impor.

Sebagai contoh, Senin (28/10/2019) dari Seattle (Amerika Serikat), Basel Action Network (BAN), merilis laporan hasil penyelidikan terhadap kontainer kertas campuran atau kertas daur-ulang (mixed paper) asal Amerika Serikat yang dikembalikan oleh Negara RI, karena berisi plastik dan bahan lainnya (Colin Staub / Resource Recycling, 28/10/2019).

BAN adalah organisasi pemantau ekspor-impor limbah elektronik dan plastik di Seattle, Amerika Serikat (AS). BAN bekerjasama dengan Indonesia Nexus3—organisasi lingkungan asal Negara RI--menyelidik kiriman kontainer kertas campuran asal AS ke Negara RI.

Hasil pantauan BAN dan Indonesia Nexus3, selama 24 Agustus – 20 Oktober 2019, hanya 1/5 dari 58 kontainer yang ditolak dari Negara RI, dikembalikan ke AS; sisanya dikirim ke negara lain, misalnya 38 kontainer dialihkan ke India; 8 kontainer yang pernah ditolak oleh Negara RI, dialihkan ke Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Belanda, Thailand, dan Vietnam; sisanya 12 kontainer dikembalikan ke AS. 

Respons Dirjen Pengolahan Sampah pada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Negara RI di Jakarta (31/10/2019) yakni RI bakal melaporkan ke Basel Convention—perjanjian internasional pengurangan sampah—jika eksportir tidak menerima lagi kontainer sampahnya (Reuters, 31/10/2019). Jadi, importir yang mengalihkan tujuan kontainer limbah itu ke negara lain, bukan negara asal (eksportir), melanggar hukum di Negara RI.

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Basel Convention) lahir atas pakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhir 1980 di Basel, Swiss. Tujuan perjanjian internasional (konvensi) ini ialah pengetatan aturan pembuangan dan perdagangan limbah beracun (hazardous waste) yang berisiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia di dunia.

Hingga Oktober 2018, 186 negara dan Uni Eropa adalah peserta konvensi ini. Namun, AS yang menanda-tangan konvensi itu, tidak meratifikasi. Sebanyak 170 Negara telah meratifikasi konvensi ini.

Januari-Agustus 2019, Negara RI mengimpor 746.000 ton recovered fiber atau sekitar 6% dari total ekspor recovered fiber; sehingga Negara RI menjadi importir ke-4 scrap paper asal AS, setelah Tiongkok, India, dan Meksiko. Pengawasan atau kontrol terhadap impor kertas ini perlu dilakukan dengan berpatokan pada ketiga nilai dan pilar tersebut di atas.  

***

Senin (23/6/2008) hingga Jumat (27/6/2008) di Bali, UNEP (United Nations Environment Programme) merilis Deklarasi Bali : “Bali Declaration on Waste Management for Human Health and Livelihood.” Deklarasi ini merupakan hasil agenda pertemuan ke-9 para partisipan Konvensi Basel tentang kendali atas arus dan pembuangan limbah berbahayu (Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes).

Heacock M. et al. (2016) merilis kajian tentang sampah elektronik / plastik pada skala global dan risikonya terhadap kesehatan dan kehidupan manusia di planet bumi. Sampah elektronik (electronic waste / e-waste) mencapai 41,8 juta ton tahun 2014 di seluruh dunia.

Di sisi lain, daur-ulang e-waste secara informal acapkali menjadi sumber pendapatan di sejumlah negara berkembang—pendapatan per kapita rendah – menengah. Namun, nilai ekonomis ini akhirnya tergerus dan sirna, karena besarnya isiko daur-ulang e-waste atau sampah plastik.

Alasannya, menurut hasil riset Heacock M. et al. (2016), tata-kelola dan pembuangan sampah plastik atau e-waste di negara-negara berpendapatan per kapita rendah, sering tidak aman dan memicu risiko lingkungan. Misalnya, pengolahan rudimenter dan tidak terkontrol sering memicu paparan kimia berbahaya terhadap masyarakat rentan khususnya perempuan dan anak-anak. Di sisi lain, risiko e-waste belum mendapat banyak perhatian dari riset ilmiah, kesehatan masyarakat, dan kebijakan publik di sejumlah negara.

Maka kini dan ke depan, Pemerintah Negara RI perlu merumuskan kebijakan-kebijakan tentang tata-kelola limbah e-waste atau plastik. Desain kebijakannya harus dapat melindungi atau menghasilkan nilai Rakyat, nilai ekonomi, dan nilai lingkungan secara simultan; sehingga kebijakannya terukur, terarah, dan terkendali. (lihat bagan).

Proyek riset Heacock M. et al. (2016) melibatkan banyak ahli yaitu  (1) Kelly CB asal MDB, Inc., Durham, North Carolina, Amerika Serikat; (2) Kwadwo Ansong asal Water Research Institute, Council for Scientific and Industrial Research, Accra, Ghana;

(3) Linda S. Birnbaum asal National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, Research Triangle Park, North Carolina, Amerika Serikat; (4) Åke Lennart Bergman asal Swedish Toxicology Sciences Research Center, Södertälje University, Södertälje, Swedia;

(5) Marie-Noel Bruné asal World Health Organization, Geneva, Swiss; (6) Irena Buka asal University of Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada; (7) David O. Carpenter asal University at Albany, Rensselaer, New York, Amerika Serikat; (8) Aimin Chen asal University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat;

(9) Xia Huo asal Shantou University Medical College, Shantou, Tiongkok; (10) Mostafa Kamel asal Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer, Al-Orman, Giza, Mesir; (11)  Philip J. Landrigan asal Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, New York, Amerika Serikat;

(12) Federico Magalini asal United Nations University Institute for Sustainability and Peace, United Nations University, Bonn, Jerman; (13) Fernando Diaz-Barriga asal Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Meksiko;

(14) Maria Neira asal World Health Organization, Geneva, Swiss; (15)Magdy Omar asal Cairo University, Giza, Mesir; (16) Antonio Pascale asal Department of Toxicology, School of Medicine, University of the Republic, Montevideo, Uruguay; (17)  Mathuros Ruchirawat asal Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand;

(18) Leith Sly asal Queensland Children’s Medical Research Institute, Brisbane, Queensland, Australia; (19) Peter D. Sly asal Queensland Children’s Medical Research Institute, Brisbane, Queensland, Australia; (20) Martin Van den Berg asal Utrecht University, Utrecht, Belanda; dan (21) William A. Suk asal National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, Research Triangle Park, North Carolina, Amerika Serikat;

Jadi, ahli-ahli dari Mesir, Ghana, Tiongkok, Uruguay, Amerika Serkat, Belanda, Swiss, Australia, Jerman dan Thailand—kecuali dari Negara RI tidak terlibat – berkolaborasi melakukan riset dan kajian tentang aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari tata-kelola e-waste.

Riset dan kajian para ahli itu semakin memperjelas peta risiko tata-kelola e-waste (limbah elektronik) terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kebutuhannya ialah penciptaan teknologi baru ‘safe recycling operations’ (operasi daur-ulang yang aman) atau ‘waste disposal technology’ (teknologi pembuangan sampah)– operasi daur-ulang dan pembuangan limbah yang aman terhadap kesehatan dan lingkungan khususnya bagi masyarakat (khususnya anak-anak dan perempuan) yang bergantung pada daur-ulang e-waste secara ekonomis.

Berikutnya, peningkatan sadar risiko kontaminasi dari e-waste terhadap kesehatan dan lingkungan. Maka perlu ada kebijakan pencegahan dan intervensi dari Pemerintah guna melindungi ‘segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah’ Negara RI.

Selain itu, Negara RI pernah menempati urutan ke-2 sebagai importir e-waste (tahun 2001 dan 2002) dan menempati ranking ke-8 tahun 2003. PBB memperkirakan bahwa tahun 2005, total perdagangan e-waste dunia mencapai 20-50 juta ton (Arensman 2000; Schwarzner et al. 2005). 

Data yang dirilis oleh UN COMTRADE itu mungkin saja tidak konsisten. Tetapi, data ini memberi sinyal perihal risiko Negara RI sebagai zona sasaran perdagangan atau pembuangan limbah e-waste awal abad 21. Lagi pula, data laporan PBB itu terutama perdagangan legal  e-waste (licit trade); sedangkan perdagangan glap (illicit trade) e-waste, belum banyak terungkap. (Josh Lepawsky et al., 2010:184). 

Secara strategis, apa pun pilihan kebijakan, proyek, teknologi, program, dan regulasi dalam rangka tata-kelola sampah plastik atau e-waste, harus tetap dikontrol, diukur, dan dikendalikan oleh tiga pilar dasar (sosial, ekonomi, dan lingkungan) dalam sistem Negara Kesatuan RI berdasar Pancasila dan UUD 1945. 

Oleh: Komarudin Watubun