• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


‘Tiga-Cincin’ Tata-Kelola Sampah : Peran Perguruan Tinggi & CSR (2)

Salah tata-kelola sampah akhir-akhir ini menjadi topik riset dan kajian para ahli di berbagai negara. “Environmental contamination due to solid waste mismanagement is a global issue.” Atau salah kelola sampah kini menjadi satu isu global. Begitu satu dari kesimpulan penelitian Navarro Ferronato et al. (2019) asal Department of Theoretical and Applied Sciences, University of Insubria di Italia.

Ferronato dan Vincenzo Torretta (2019), merilis hasil penelitian dan kajian tentang salah-kelola sampah di seluruh dunia awal abad 21. Hasilnya dirilis oleh jurnal International Journal of Environmental Research and Public Health (2019). Contohnya, pembuangan sampah (open-dumping) dan pembakaran sampah (open-burning) secara terbuka. Pola ini lazim di negara-negara berpendapatan per kapita rendah-menengah di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Risikonya ialah kontaminasi lingkungan dan masyarakat. 

Salah tata-kelola sampah itu menyebarkan risiko skala global; misalnya, kontaminasi air, tanah, dan atmosfer (udara) hingga serasa laut (marine-litter); maka tata-kelola hubungan antara pemulung sampah dengan sampah berbahaya (hazardous waste), misalnya, kini menjadi isu penting di berbagai negara.

Pilihannya kini dan ke depan ialah sistem dan teknologi pengolahan sampah yang bernilai sosial (bermanfaat bagi masyarakat), bernilai ekonomi, dan bernilai secara lingkungan. Jadi, proses pembuatan keputusan tata-kelola sampah harus terukur, terarah, dan terkendali oleh ketiga pilar nilai ini secara simultan dan berkelanjutan. Strategi ini yang saya sebut sejak tulisan pertama Dari Penerbit sebagai “Strategi Tiga Cincin tata-kelola sampah di Negara RI”.

Navarro Ferronato et al. (2019) melihat banyak sumber sampah yang salah dikelola, misalnya, sampah dari penduduk kota, sampah dari sektor kesehatan, sampah bangunan, sampah plastik, sampah e-waste, dan lain-lain. Umumnya sampah-sampah ini dikelola secara informal misalnya pembuangan terbuka dan pembakaran terbuka yang memicu risiko di berbagai level hingga pemanasan global (lihat bagan).

Hasil riset dan kajian N.M. Tue et al. (2016) misalnya menemukan bahwa bukan cuma pembuangan sampah secara terbuka memicu risiko lingkungan dan kesehatan; pembakaran limbah atau sampah secara terbuka, meski dengan upaya pencegahan, masih memicu kontaminasi dan risiko bagi kesehatan masyarakat.

N.M. Tue et al. (2016) meneliti dan mengkaji pelepasan (emisi) senyawa-senyawa dioksin campuran halogenasi dan brominasi yang berasal dari pembakaran e-waste (limbah elektronik atau plastik) secara terbuka di Agbogbloshie, Ghana, Afrika. Hasilnya, masyarakat yang tinggal dan hidup di Agbogbloshie, berisiko tinggi terhadap klorinasi dioxin-related compounds (DRCs) dan brominasi DCR.  

Riset itu melibatkan banyak ahli asal Jepang yaitu (1) N.M. Tue asal Center for Marine Environmental Studies (CMES), Ehime University di Jepang; (2) A. Goto asal Center for Marine Environmental Studies (CMES), Ehime University di Jepang; (3) S. Takahashi asal Center for Marine Environmental Studies (CMES), Ehime University di  Jepang; Center of Advanced Technology for the Environment, Faculty of Agriculture, Ehime University di Jepang;

(4) T. Itai asal Center for Marine Environmental Studies (CMES), Ehime University di Jepang; (5) K.A. Asante asal Center for Marine Environmental Studies, Ehime University di Jepang; (6) T. Kunisue asal N.M. Tue asal Center for Marine Environmental Studies, Ehime University di Jepang; (8) S. Tanabe asal N.M. Tue asal Center for Marine Environmental Studies, Ehime University di Jepang. Hasil riset tim ahli itu dirilis oleh jurnal Journal Hazard Mater (2016).

Begitu pula hasil riset N.H. Minh et al. (2003) yang menemukan Polychlorinated dibenzo?p?dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), dan polychlorinated biphenyls (PCBs) di tanah sekitar situs-situs pembuangan sampah secara terbuka di Filipina, India, Kamboja, dan Vietnam awal abad 21.

Proyek riset itu juga melibatkan banyak ahli asal Vietnam, Inda, Kamboja, dan Jepang antara lain (1) N.H. Minh; (2) T.B. Minh; (3) M. Watanabe; (4) T. Kunisue; (5) I. Monirith; (6) S. Tanabe; (7) S. Sakai; (8) A. Subramanian; (9) K. Sasikumar; (9) P.H. Viet. (Minh, N.H., “Open dumping site in Asian developing countries: A potential source of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans”, Environ. Sci. Technol. 2003, 37, 1493–1502).

Situs pembuangan sampah (dumping sites) di Surabaya, Palembang, juga memiliki kandungan konsentrasi PCDD/Fs dan  dioxin-like polychlorinated biphenyls (DL-PCBs) di dalam tanah sekitar 61,000–310,000 fg TEQ g-1 (dry weight) dan 6300–32,000 fg TEQ g-1. Begitu antara lain cuplikan hasil riset dan kajian L. Bastion et al (2013) (Bastian, L.; Yano, J.; Hirai, Y.; Sakai, S. ichi Behavior of PCDD/Fs during open burning of municipal solid waste in open dumping sites. J. Mater. Cycles Waste Manag. 2013, 15, 229–241).

Jadi, salah kelola sampah—misalnya melalui pembakaran terbuka dan tanpa kendali, penghasil gas methane, dan pembakaran suhu rendah-- merupakan faktor-faktor utama pembentukan dioksin-dioksin di tempat-tempat pembuangan sampah secara terbuka. Begitu antara lain hasil riset dan kajian Navarro Ferronato et al. (2019:7).

***

Secara umum, berbagai hasil riset dan kajian-kajian tersebut di atas atau studi-studi ilmiah dan studi kasus sampah di berbagai negara selama ini, dapat menjadi referensi bagi para sarjana atau ahli-ahli sampah; tetapi juga rujukan-rujukan ilmiah dan teknologi dalam rangka pembuatan keputusan tata-kelola sampah secara berkelanjutan. Yakni bernilai secara sosial, ekonomi dan lingkungan secara terpadu, terukur, terarah, dan terkendali.

Di sisi lain, risiko-risiko salah tata-kelola sampah juga melahirkan kebutuhan baru keterlibatan perguruan-perguruan tinggi khususnya di Tanah Air, dalam bidang lingkungan dan tata-kelola sampah. Alasannya, banyak sekali unsur-unsur kimia, lahan, air, pohon-pohon, dan gas terkait dengan berbagai jenis sampah selama ini. Lonjakan penduduk dunia juga melipat-gandakan jumlah sampah di berbagai negara, termasuk sampah di Negara RI.

Selama ini, lazimnya peran perguruan tinggi di bidang tata-kelola sampah masih bersifat voluntir atau suka-rela mahasiswa/i dalam mengajukan penelitian ilmiah. Misalnya S. Alwi et al. (2002) khusus meneliti sampah bangunan di Indonesia.

Hasil riset S. Alwi et al. (2002), sampah tidak hanya berkaitan dengan bahan-bahan bangunan (material) dalam proses pembangunan, tetapi juga berkaitan dengan perilaku dan tindakan yang tidak menghasilkan nilai tampah, seperti perbaikan, ‘waiting-time’ atau menunggu, dan menunda-nunda pekerjaan (S. Alwi, K. Hampson, and S. Mohamed, 2002:305-315).

Pilihan ke depan bagi Bangsa Indonesia—Rakyat dan Pemerintah—yakni pengembangan riset-riset ilmiah berbasis perguruan tinggi; khususnya perguruan tinggi membangun rekayasa lingkungan atau sistem manajemen lingkungan berbasis perguruan tinggi. Turunannya ialah proses desain kebijakan berbasis IPTEK (scientific policy).

Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menetapkan tiga dari empat tugas Pemerintah Negara Indonesia yakni melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Di bidang pendidikan dan kebudayaan, Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 menugaskan Pemerintah RI memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sedangkan peran dan tanggungjawab perusahan-perusahan swasta ialah melaksanakan tanggungjawab sosial-lingkungan (TSP) bagi perusahan atau usaha bersama di Negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Juanita Oeyono, Martin Samy dan Roberta Bampton asal Leeds Business School, Leeds Metropolitan University, Leeds di Inggris meneliti kinerja 50 perusahan di Negara RI di bidang sosial-lingkungan awal abad 21. Hasil riset itu dirilis oleh jurnal Journal of Global Responsibility tahun 2011. (Juanita Oeyono, et al., 2011:100-112).

Di satu sisi, tanggung jawab sosial-lingkungan perusahan adalah perintah UU dan UUD 1945. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menetapkan : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Di sisi lain, ini pula celah bagi perusahan meraih dukungan masyarakat di sekitar lokasi operasi perusahannya.

Secara umum, menurut riset Juanita Oeyono, et al.(2011:100-112), ke-50 perusahan itu merilis laporan kegiatannya di bidang tanggung jawab sosial-lingkungan di Negara RI—melalui situs web atau cetakan laporan tahunan. Hasil riset terhadap 50 perusahan papan atas periode 2003-2007 (data set) dan 2008 (data koleksi) di Negara RI itu menemukan bahwa perusahan sudah menyadari penting dan manfaat laporan kegiatan CSR (tanggungjawab sosial-lingkungan) perusahan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). 

Sebanyak 5 dari 50 perusahan itu memenuhi standar laporan CSR internasional 6 indikator Global Reporting Initiative (panduan GRI); 10 perusahan memenuhi 5 indikator GRI dan 16 perusahan memenuhi empat indikator GRI. Hasil analisa tim peneliti itu menemukan bahwa ada pola hubungan antara CSR perusahan dengan keuntungan perusahan, meskipun prosentasenya masih kecil atau belasan persen.

Jadi, perguruan tinggi dapat mengembangkan riset dan kajian tata-kelola sampah secara berkelanjutan dan dana CSR perusahan dapat pula dialokasi untuk tata-kelola sampah agar bernilai sosial, ekonomi dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Negara RI. 

 

Oleh: Komarudin Watubun